Menpora Usulkan Anggaran Terpisah untuk Panitia Asian Games 2018

Jakarta - Menpora Imam Nahrawi ingin memisahkan anggaran INASGOC (Panitia Penyelenggara Asian Games 2018) dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Hal ini dilakukan agar penyelenggara bisa betul-betul fokus khususnya dalam hal penganggaran.

Dalam paparan di sela-sela rapat kerja dengan Komisi X DPR RI terkait Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan atau Lembaga tahun anggaran 2017, Senin (24/10/2016), Imam menjelaskan alasan INASGOC diibuatkan Satuan Kerja (Satker) dan anggarannya berdiri sendiri. Tujuannya adalah agar pihak penyelenggara bisa benar-benar fokus dari segi penganggaran dan tidak lagi terikat dengan anggaran yang dimiliki oleh kementerian.

Sebab, jika masih bergabung dengan kementerian, besar kemungkinan INASGOC akan elewati biroksrasi yang panjang, sedangkan mereka membutuhkan anggaran besar dan cepat.

"Sekarang kalau INASGOC nempel ke kami, maka tidak mungkin dengan pagu terbatas kemudian diperuntukkan untuk INASGOC. Contoh di 2017, INASGOC itu butuh anggaran Rp 2,8 triliun, sementara pagu indikatif kami hanya Rp 2,7 triliun. Berarti Kemenpora tidak bisa berbuat apa-apa dengan anggaran itu. Makanya kami ingin INASGOC berdiri sendiri sebagai Satuan Kerja (Satker) supaya nanti ada penanggung anggarannya sendiri -- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)," ungkap Imam, usai rapat.

"Tapi ini baru informasi awal yang memang belum lengkap karena masih akan didiskusikan lebih lanjut antara Kementerian Keuangan dan Kemenpora. Kami juga akan laporkan data tertulisnya kepada Komisi X karena ini menyangkut regulasi," ucap Imam.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya, mengharapkan data tertulis itu bisa diselesaikan sebelum Jumat (28/10) pekan ini karena ada reses.

"Yang saya tahu, KONI bukan Satker sendiri, KOI juga bukan, pramuka juga tidak, dan ini dikatakan INASGOC dikatakan akan menjadi Satker sendiri. Ini tentu hal yang unik dan di luar kebiasaan, apalagi sifat INASGOC itu 'kan temporary. Makanya kami minta penjelasan tertulis," kata Riefky.

"Tentu di penjelasan tertulis nanti akan banyak pertanyaaan, dan pertanyaan ini bukan untuk mengganggu persiapan Asian Games, tapi kami ingin menjaga jangan sampai ini meninggalkan permasalahan hukum. Ini bentuk kehati-hatian. Itu yang ingin kami kritisi," kata Riefky.

"Kami akan kejar penjelasan itu sebagai bentuk antisipasi agar yang dilakukan pemerintah bisa sesuai dengan aturan yang berlaku. Atau paling tidak, ada payung hukum semacam Peraturan Presiden (Perpres) yang memberi kewenangan itu, dalam hal ini INASGOC."

Menurut Riefky jika hal itu diatur dalam keputusan atau didukung dengan payung hukum yang tepat bukan tidak mungkin hal tersebut bisa dilakukan.

"Bisa saja. kalau memang itu menjadi Keputusan Presiden dan atau Perpres tentu hal ini bisa dilakukan. Makanya, kami minta penjelasannya karena anggarannya akan turun 2017," simpul dia.

(mcy/a2s)