DetikSport
Kamis 27 Oktober 2016, 20:57 WIB

Singgung Lagi Rangkap Jabatan, Menpora: Olahraga Tidak Boleh Diurus Setengah Hati

Mohammad Resha Pratama - detikSport
Singgung Lagi Rangkap Jabatan, Menpora: Olahraga Tidak Boleh Diurus Setengah Hati Foto: Dok Kemenpora RI
Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi kembali mengimbau soal rangkap jabatan di kepengurusan organisasi olahraga. Pasalnya organisasi olahraga tidak bisa diurus setengah hati.

Belakangan beberapa pejabat aktif sudah mendaftarkan diri untuk maju dalam pemilihan ketua umum di cabang olahraga. PSSI misalnya ada Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal (Letjen) Edy Rahmayadi, dan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko.

Menyangkut pencalonan Eddy Rumpoko, sejak awal sebetulnya sudah bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) 800/148/SJ 2012. Aturan internal pejabat daerah tersebut mengharamkan pejabat publik dan pejabat struktural pemerintahan, dari tingkat pusat sampai daerah melakukan rangkap jabatan.

Lalu di PB PBSI ada juga Wiranto yang mencalonkan diri sebagai ketua umum meski masih menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Imam selaku Menpora sebelumnya sudah memperingatkan bahwa rangkap jabatan tersebut tidak diizinkan karena hanya akan merugikan masing-masing organisasi yang dipimpinnya. Kini Imam lagi-lagi menyarankan kepada para calon untuk berpikir ulang jika ingin maju sebagai pemimpin organisasi olahraga di Indonesia, ketika mereka masih punya tugas di organisasi/instansi pemerintah sebelumnya.

Pasalnya Imam menilai pemimpin di kepengurusan induk olahraga nasional harus berasal dari individu-individu kompeten dan fokus di olahraga yang bakal dipimpin. Dalam hal ini, pejabat tinggi tentunya sudah habis waktu mengurus negara dan ditakutkan tidak mampu membagi peran di organisasi olahraga.

"Tidak boleh. Olahraga ini tidak boleh diurus setengah hati. Olahraga ini harus diurus sepenuh hati dengan waktu yang penuh. Nggak boleh disambi karena tanggung jawabnya berat," kata Imam dalam jumpa pers soal Jambore Pemuda Indonesia.

"Sekarang kalau ke depan ada permasalahan, pasti nanti pemerintah yang disorot. Padahal ada organisasi yang bertanggung jawab. Ada Pengurus Besar/Pengurus Pusat, KONI dan sebagainya. Karenanya warning pemerintah harus didengar betul," sambungnya soal risiko rangkap jabatan dalam rilis yang diterima detikSport.

Meski Imam sudah dua kali melontarkan peringatan demikian, Kelompok 85 (K-85) menyebut tidak ada larangan dalam statuta PSSI untuk calon ketum mempunyai jabatan di organisasi lain.

Sementara itu hal serupa juga disampaikan oleh salah Pengprov PBSI asal Aceh yang menyebut rangkap jabatan tidak masalah dan justru banyak keuntungan yang bisa didapat.

Baca juga:

Soal Rangkap Jabatan Ketum Induk Organisasi, Pengprov: Justru Banyak Untungnya
Soal Rangkap Jabatan, K-85: Tak Dilarang dalam Statuta


(mrp/mrp)

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed