Kemenpora : Satker INASGOC Mempercepat Pencairan Anggaran Asian Games

Jakarta - Pemerintah meyakini jika pemisahan anggaran panitia Asian Games 2018 (INASGOC), yang tidak lagi di bawah naungan Kemenpora, akan berdampak signifikan dalam proses pencairan anggaran. INASGOC tidak perlu harus melewati birokrasi panjang, tetapi bisa langsung menerima kucuran dana melalui Kementerian Keuangan.

Sudah menjadi kebiasaan umum masalah pencairan anggaran selalu menjadi momok setiap gelaran multiajang tiba. Tak ingin kejadian hal serupa terulang, pemerintah melalui Kemenpora pun mengusulkan agar konsep pencairan anggaran untuk panitia Asian Games 2018 sedikit diubah. Caranya dengan memisahkan anggaran INASGOC dari yang biasanya berada di bawah naungan Kemenpora, menjadi berdiri sendiri.

Kepala Komunikasi Publik Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, mengatakan pemisahan anggaran panitia dengan Kemenpora bukan tanpa dasar. Menurutnya, hal ini sudah menjadi pertimbangan dan merupakan keputusan dari hasil Rapat Terbatas antara Presiden RI Joko Widodo, Kemenpora, Kementerian Keuangan dan INASGOC, di Istana, pada Senin (24/10).

"Ada rencana anggaran untuk INASGOC dibuat anggaran terpisah. Jadi INASGOC itu menjadi entitas (satuan kerja --Satker) sendiri. Jadi KPA-nya sendiri dan anggarannya langsung gelontor dari Kementerian Keuangan ke rekening INASGOC. Karena kalau selama ini harus forward ke Kemenpora, kemudian baru INASGOC, itu akan lama," kata Gatot di Kantor Kemenpora, Senayan, Kamis (27/10/2016).

Diakui Gatot, cara memotong jalur birokrasi untuk pencairan anggaran seperti ini memang di luar kebiasaan. Namun, dia meyakini perubahan ini bakal berdampak siqnifikan terhadap pencairan anggaran panitia Asian Games, utamanya demi mempersiapkan apa saja yang menjadi kebutuhan panitia.

"Akan signifikan jauh karena nanti mekanisme pencairannya tidak harus melalui Kemenpora dulu kemudian KOI dan Kemenkeu, tetapi dari Kemenkeu bisa langsung ke rekening INASGOC. Hanya memang kita perlu namanya payung hukum untuk menguatkan itu semua," ungkap dia.

Saat ini, kata Gatot lagi, Kemenpora bersama Kemenkeu tengah menggodok payung hukum yang rencananya berbentuk Keputusan Presiden tersebut. "Masih diproses di layer kami dan Kemenkeu. Ini perlu karena sifatnya sudah lintas kementerian."

Apabila payung hukum belum juga terbit hingga waktu pencairan anggaran, yakni Februari 2017, maka akan ada mekanisme lain yang akan dibentuk tetapi tetap di luar ranah Kemenpora.

"Nanti ada mekanisme yang disusun untuk mengatur itu. Kami yakin pasti pencairannya bakal tepat waktu," simpulnya.

(mcy/roz)