detikSport
Follow detikSport Linkedin share
Senin, 05 Des 2016 17:17 WIB

Sekjen KOI Terbelit Masalah Hukum, Persiapan Asian Games Makin Hati-Hati

Mercy Raya - detikSport
Foto: - Foto: -
Jakarta - Masalah hukum yang membelit Sekretaris Jenderal KOI Dody Iswandi membuat pemerintah semakin berhati-hati mengantisipasi agar tak ada masalah serupa dalam persiapan Asian Games 2018.

Akhir pekan lalu Dody ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyelewengan dana sosialisasi Asian Games 2018. Selain itu ia juga diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan Carnaval Road to Asian Games 18 di Surabaya, Jawa Timur.

Dody sebelum ini juga sempat menjabat sebagai sekjen INASGOC (panitia penyelenggara Asian Games 2018) walaupun sudah tak lagi menempati posisi itu sejak bulan Juni lalu.

Perkara hukum itu sendiri sudah ditegaskan tidak bakal mengganggu persiapan Asian Games 2018, termasuk rencana usulan pembuatan Satker (Satuan Kerja) Panitia Penyelenggara Asian Games 2018.

"Tetap lanjut. Usulan membuat Satker memang pertimbangannya untuk mempercepat proses anggaran, jadi dari Kemenkeu tidak perlu diforward ke Kemenpora dulu," kata Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewa Broto kepada detikSport, Senin (5/12/2016).

"Yang kedua sebelum ada usulan itu pun disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun (sebenarnya) sudah nongol, kemudian ada Panja DPR untuk Asian Games, artinya kami sudah mengetahui persoalan itu. Itulah sebabnya, di Keppres yang sebelumnya terbit 30 April 2015, pada Keppres revisi pada 13 Mei 2016 yang namanya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sudah masuk. Artinya itu sebagai bentuk kehati-hatian dari pemerintah dan INASGOC," beber Gatot, yang juga deputi IV bidang peningkatan prestasi olahraga kemenpora.

Saat ini pemerintah memang tengah berencana memisahkan anggaran INASGOC, tidak lagi di bawah naungan Kemenpora, demi mempercepat pencairan anggaran. Jika rencana itu terwujud INASGOC tidak perlu melewati birokrasi panjang melainkan langsung menerima kucuran dana melalui Kementerian Keuangan.

Satu hal yang sekarang benar-benar ditekankan dan jadi perhatian utama, menyusul ditetapkannya Sekjen KOI jadi tersangka, adalah prinsip kehati-hatian secara khusus dalam dalam mengirimkan dan mempergunakan uang.

Salah satu contohnya adalah pengiriman dana penyiaran Asian Games sebesar 30 juta dollar yang dalam waktu dekat akan dikirimkan ke Olympic Council of Asia (OCA). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah diminta melakukan supervisi.

"Kami minta izin deputi BPKP untuk memeriksa agar dokumen nota kesepahaman untuk dana penyiaran Asian Games sebesar 30 juta dollar yang akan dikirimkan kepada OCA itu bisa clear dulu," ucap Gatot.

"Meskipun pembayaran 2 juta dollar dan 15 juta dolar sebelumnya yang dikirim kepada OCA tidak menggunakan BPK dan clear (tidak ada masalah), tapi biaya penyiaran ini kan lebih besar, makanya kami akan merasa lebih aman jika diperiksa lebih dulu oleh BPKP. Ini sebagai bentuk pengawasan lebih ketat. Poinnya adalah biasanya kami lebih hati-hati, maka sekarang akan lebih hati-hati lagi terkait hal ini," tuturnya.



(mcy/krs)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detiksport.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com