Pulo Mas Jaya Belum Kantongi Sertifikat Bebas Penyakit Hewan

Jakarta - Kendati pembangunan kontruksi arena equestrian di Pulo Mas terus berjalan. Arena equestrian ternyata belum mengantongi sertifikat bebas penyakit (EDFZ/Equine Disease Free Zone) dari Organisasi kesehataan Hewan Dunia (OIE). Padahal itu menjadi syarat mutlak menggelar Asian Games 2018.

Direktur Utama PT. Pulo Mas Jaya, Bambang Mursalin, mengatakan penyebab belum adanya sertifikat itu karena dari Kementerian Pertanian belum mengirimkan surat pengajuan kepada OIE untuk melakukan inspeksi di arena equestrian.

"Jadi begini sebenarnya, PT Pulo Mas Jaya sejak pertengahan 2016 sudah mengajukan surat kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Namun, mungkin karena kesibukan kami maupun mereka, nampaknya dari Dirjen belum mengajukan surat kepada OIE, yang terpusat di Paris itu," kata Bambang usai rapat persiapan Asian Games di ruang serbaguna lantai 22 gebung G Balaikota Prov DKI Jakarta, pada Kamis (23/2/2017).

"Memang ini harus dipercepat dan kebetulan saya sendiri baru bisa concern ke masaalah inspeksi saat ini karena sejumlah kendala sejak November 2016, dari urusan kuda yang belum pindah hingga masalah lain. Makanya kosentrasi baru di awal-awal tahun ini," lanjut dia.

Kendati begitu, Bambang menjelaskan, jika timnya sejatinya telah melakukan beberapa percepatan guna mendorong surat pengajuan inspeksi itu keluar dari Kementerian Pertanian. Bahkan sampai meminta bantuan Panitia Penyelenggara Asian Games (INASGOC).

"Namun, isinya memang belum kelihatan bahwa mereka akan segera bersurat kepada OIE. Ya, ada lah beberapa kendala, yang misalnya harus bersurat dua tahun atau tiga tahun sebelumnya. Makanya, saat itu saya laporkan juga kepada kepada Menteri Koordinator PMK, Puan Maharani untuk segera melayangkan surat kepada Departemen Pertenakan dan Kementerian Pertanian untuk mengirimkan surat. Tetapi proses pengiriman surat kepada OIE juga belum berjalan," sesalnya.

Bambang mengatakan ke depan pihaknya akan melakukan sejumlah percepatan terkait sertifikat inspeksi dari OIE ini. Di samping melakukan B to B (Business to business), pihaknya juga akan melakukan lobi-lobi ke kantor OIE di Paris.

"B to B ini intinya adalah tanggung jawab kepada penyelenggara khususnya bidang transportasi itu memastikan bahwa kuda mana pun dari seluruh negara sejak tiba di Indonesia menuju bandara, lalu dari bandara menuju aktivitas equestrian, itu dipastikan dalam perjalanan, dan sterilisasi bebas dari penyakit hewan."

Hal ini disebut Bambang pernah dilakukan saat Olimpiade Rio de Janeiro 2016, Brasil, yang saat itu disetujui oleh Federation Equestrian International dan Olympic Council of Asia. "Nah, cara ini sebenarnya bisa diterapkan. Apalagi penunjukan venue Asian Games baru akhir 2015. Tetapi yang namanya birokrasi ini kan memang harus dilobi, datangi, diketok dari pintu ke pintu, itu yang harus saya lakukan. Insyallah kita dapat kok sertifikat itu, hanya waktunya ini."

Kebetulan akhir Maret mendatang, timnya juga akan melakukan kunjungan ke Eropa dalam rangka koordinasi Asian Games. Ada kemungkinan pihaknya akan melakukan kunjungan ke Paris sekaligus melobi OIE.

Bambang juga menjawab terkait biaya untuk mendapatkan sertifikat bebas zona penyakit. Menurutnya tidak akan ada biaya untuk mendapat sertifikat itu, hanya yang paling ada tambahan adalah biaya mengundang tim dari OIE ke tanah air.

"Dalam pertemuan tadi juga sebenarnya dibahas soal biaya itu. Tetapi lebih kepada siapa yang akan bertanggung jawab untuk angaran mengundang tim OIE siapa? ini kan belum jelas. Apakah INASGOC, Kemenpora, atau seperti apa. Biaya ini masalah transportasi dan akomodasi. Soal biaya sertifikat saya belum tahu tetapi rasanya harusnya tidak ya."

Kendati masih terkendala dengan masalah sertifikat, Bambang menjamin, masalah pembangunan kontruksi arena equestrian akan tetap berjalan sesuai rencana dan akan diperkirakan selesai pada 20 November 2017. (mcy/din)