DPR Pertanyakan Pemotongan Anggaran dan Pengurangan Cabor Asian Games

Jakarta - Komisi X DPR RI mempertanyakan alasan terkait sikap KOI yang menyetujui adanya pemotongan anggaran sekaligus pemangkasan jumlah cabor Asian Games 2018. DPR menilai KOI tidak memiliki sikap tegas.

Dewan Olimpiade Asia bersama Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 telah memutuskan bahwa jumlah cabang olahraga di ajang empat tahunan itu dikurangi menjadi 36 cabor, dari total sebelumnya 484 nomor dari 42 cabor yang dipertandingkan.

Keputusan tersebut diubah karena adanya permintaan dari Ketua Dewan Pengarah Asian Games, Jusuf Kalla. Pengurangan cabor tersebut juga salah satunya bertujuan mengefisiensikan anggaran.

Pengurangan jumlah cabor juga dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu fokus pada cabor approved dan cabor Olimpiade serta cabor regional Indonesia yang berpotensi menghasilkan emas. Selain itu juga melihat dari cost-nya serta jumlah atletnya.

Foto: Detiksport/Amalia Dwi Septi

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang rapat Komisi X, Senin (27/3), Wakil Ketua Komisi X DPR RI Utut Adianto meminta penjelasan terkait keputusan tersebut. Pada pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan INASGOC yakni Ketua KOI Erick Thohir dan wakilnya Muddai Maddang.

Utut menilai sejatinya KOI tidak boleh langsung mengiyakan usulan dari JK karena semua harus dipertimbangkan secara matang.

"Pak Erick sudah pernah mengajukan anggaran sebesar Rp 8,69 triliun pada 13 Oktober tahun lalu. Kalau dipotong sampai separuhnya, kemungkinan ada dua, Pak Erick tidak kredibel menyusun anggaran atau Pak JK yang asal-asalan memotong," cetus Utut.

"Seharusnya jangan iyakan saja, pemotongan anggaran Rp 4 triliun itu kalau dibandingkan belanja negara, itu kecil tidak ada apa-apanya. Seharusnya bapak lawan dulu baru lapor ke kami," sambungnya.


(ads/mrp)