Kemenpora Belum Ada Solusi Terkait Persoalan Asian Para Games 2018

Jakarta - Persiapan Asian Para Games 2018 hingga kini masih jalan di tempat. Kemenpora mengaku belum ada solusi untuk mengatasi masalah itu.

Di tengah Indonesia menggeber persiapan Asian Games 2018, tuan rumah justru dihadapkan pada persoalan lain. Asian Para Games yang pelaksanaannya hanya terpaut sebulan setelah Asian Games hampir belum tersentuh sama sekali.

Jangankan untuk urusan SK Susunan Panitia INAPGOC yang sampai sekarang belum terbit, masalah tugas pokok masing-masing (Tupoksi) Kementerian Lembaga saja belum jelas. Yang lebih memprihatinkan ternyata beberapa venue belum ramah disabilitas.

Sekretaris Menpora Gatot S. Dewa Broto mengakui hal itu dan meminta Deputi III Kemenpora untuk menyegerakan draft Intruksi Presiden (Inpres) Asian Para Games sebagai dasar hukum Kementerian Lembaga untuk bekerja.

"Ya, kami sudah sering mengingatkan internal kami untuk segera menyusun draft Inpres tersebut. Karena kalau itu tidak ada bagaimana Kementerian dan Lembaga bisa bekerja. Itu kan dasar hukumnya," kata Gatot di Kantor KOI, Senayan, pada Senin (1/5/2017).

Misalnya untuk pembangunan perkampungan atlet atau venue pertandingan. Di mana saat ini, wisma atlet masih perlu penyesuaian untuk penyandang disabilitas. Seperti ukuran lift yang kurang lebar dan akses ke toilet atau masuk ke kamar.

"Sepertinya hasil rapat Bapennas beberapa waktu lalu, yang sudah ada tidak dirombak lagi karena akan jadi temuan. Nah, kalau Inpres ada, kemungkinan bisa bangun baru atau darurat, atau bisa memberi kewenangan kepada KemenPUPERA untuk melakukan penyesuaian. Yang penting ada dasar hukumnya," sambung Gatot.

Belum terbitnya Inpres disebut Gatot membuat pihaknya sulit bekerja cepat mencari solusi sehingga dia mencoba mengingatkan internalnya untuk mempercepat draft Inpresnya.

"Solusinya belum tahu. Saya sudah ingatkan ke internal kami karena kuncinya di Inpres."

Belum adanya Inpres, menurut Gatot, juga membuat K/L belum bisa melakukan penganggaran. Padahal kebutuhan Asian Para Games mencapai Rp 2,6 triliun. Itu pun di luar dari commitment fee yang harus dibayarkan tuan rumah Asian Para Games sebesar Rp 30 miliar, yang diangsur selama tiga tahun.

Sebelumnya, Ketua INAPGOC Raja Sapta Oktohari menyebut sudah mengusulkan anggaran sebesar Rp 80 miliar untuk bisa dimasukkan dalam APBN-P 2017.

"Saya belum cek tapi saya sudah mengingatkan rekan-rekan kami di Deputi III, mohon untuk anggaran Asian Para Games untuk segera diusulkan untuk pembahasan," ujarnya.

Meski susunan Inpres dikebut, Gatot tidak bisa menyebut kapan Inpres bakal keluar. Sebagai gambaran, susunan Inpres lebih dulu dikerjakan oleh Deputi III untuk kemudian dikirim ke Menpora dan ditandatangani Presiden RI Joko Widodo.

"Bisa dibayangkan Perpres saja butuh waktu beberapa bulan sampai terbit," tuntas Gatot.


(mcy/mrp)