Kamis, 04 Mei 2017 16:30 WIB
Sembilan Atlet PON dan Peparnas yang Tersangkut Doping Ajukan Banding
Foto: Mercy Raya
Jakarta - Proses banding ingin ditempuh sembilan atlet Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) 2016 yang disanksi Dewan Disiplin Antidoping. Mereka minta peninjauan ulang terhadap sanksinya.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Disiplin Cahyo Adi di sela-sela pengumuman terkait 14 atlet yang gagal tes doping dalam PON dan Peparnas 2016 Jawa Barat dan sudah mendapat sanksi. Pengumuman yang juga dihadiri Sekretaris Menpora Gatot S. Dewa Broto, perwakilan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), serta Ketua Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) Zaini Kadhafi itu dilakukan di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Kamis (4/5/2017).
Ke sembilan atlet yang ingin banding itu sendiri adalah Jendri Turangan (atlet berkuda, Jawa tengah), I Ketut Arnawa (angkat berat, Bengkulu), Kurniawansyah (binaraga, Bangka Belitung), Mheni (binaraga, Jawa Tengah), Mualipi (binaraga, Jawa Tengah), Iman Setiawan (binaraga, Jawa Barat), Agus Waluyo (menembak, Jawa Barat), Roni Romero (binaraga, Jawa Barat), dan Zainal (binaraga, Jawa Barat).
"Jadi saya jelaskan Dewan Disiplin telah melakukan persidangan untuk 14 kasus doping. Tahap pertama ada enam sampel diajukan, dan dari tujuh kasus, ada dua yang ingin naik banding," kata Cahyo Adi.
Dua nama itu adalah Jendri yang dihukum sanksi larangan empat tahun tidak boleh bertanding baik nasional dan internasional. Sementara Ketut dihukum sanksi larang bertanding selama dua tahun sejak putusan dikeluarkan oleh Dewan Disiplin.
"Jendri itu menggugat karena lamanya sanksi. Sementara Ketut meminta peninajuan sanksi larangan maksimal," ungkap Cahyo.
Sementara sisa atlet lainnya kasus doping, yang telah melakukan sidang dengar pendapat tahap dua dan uji sample B, tujuh di antaranya mengajukan banding. "Untuk enam orang ini kami tidak bisa sebut masa hukumannya karena belum ada putusan resmi dari Dewan Banding."
Sesmenpora Gatot S. Dewa Broto mengatakan sidang banding akan dilakukan setelah surat susunan anggota dan ketua Dewan Banding ditetapkan.
"Secepatnya karena kami sedang susun saat ini. Jika itu sudah di SK Menpora, Dewan Banding baru bisa melakukan tugasnya," kata Gatot.
Menyoal orang-orang yang akan menduduki Dewan Banding nantinya akan diambil dari praktisi hukum, mantan atlet, dan sosok dari dunia medis.
(mcy/krs)
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Disiplin Cahyo Adi di sela-sela pengumuman terkait 14 atlet yang gagal tes doping dalam PON dan Peparnas 2016 Jawa Barat dan sudah mendapat sanksi. Pengumuman yang juga dihadiri Sekretaris Menpora Gatot S. Dewa Broto, perwakilan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), serta Ketua Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) Zaini Kadhafi itu dilakukan di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Kamis (4/5/2017).
Ke sembilan atlet yang ingin banding itu sendiri adalah Jendri Turangan (atlet berkuda, Jawa tengah), I Ketut Arnawa (angkat berat, Bengkulu), Kurniawansyah (binaraga, Bangka Belitung), Mheni (binaraga, Jawa Tengah), Mualipi (binaraga, Jawa Tengah), Iman Setiawan (binaraga, Jawa Barat), Agus Waluyo (menembak, Jawa Barat), Roni Romero (binaraga, Jawa Barat), dan Zainal (binaraga, Jawa Barat).
"Jadi saya jelaskan Dewan Disiplin telah melakukan persidangan untuk 14 kasus doping. Tahap pertama ada enam sampel diajukan, dan dari tujuh kasus, ada dua yang ingin naik banding," kata Cahyo Adi.
Dua nama itu adalah Jendri yang dihukum sanksi larangan empat tahun tidak boleh bertanding baik nasional dan internasional. Sementara Ketut dihukum sanksi larang bertanding selama dua tahun sejak putusan dikeluarkan oleh Dewan Disiplin.
"Jendri itu menggugat karena lamanya sanksi. Sementara Ketut meminta peninajuan sanksi larangan maksimal," ungkap Cahyo.
Sementara sisa atlet lainnya kasus doping, yang telah melakukan sidang dengar pendapat tahap dua dan uji sample B, tujuh di antaranya mengajukan banding. "Untuk enam orang ini kami tidak bisa sebut masa hukumannya karena belum ada putusan resmi dari Dewan Banding."
Sesmenpora Gatot S. Dewa Broto mengatakan sidang banding akan dilakukan setelah surat susunan anggota dan ketua Dewan Banding ditetapkan.
"Secepatnya karena kami sedang susun saat ini. Jika itu sudah di SK Menpora, Dewan Banding baru bisa melakukan tugasnya," kata Gatot.
Menyoal orang-orang yang akan menduduki Dewan Banding nantinya akan diambil dari praktisi hukum, mantan atlet, dan sosok dari dunia medis.
(mcy/krs)
