.webp)
Hal itu disampaikan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Gatot S. Dewa Broto usai melakukan rapat bersama lintas kementerian di Kantor Kemenpora, pada Jumat (2/6/2017 ) sore. Hadir pula dalam rapat itu Kementerian PUPERA, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), juga perwakilan dari DKI Jakarta.
Gatot mengatakan, Keppres tentang panitia nasional penyelenggara Asian Para Games 2018 nomor 2 tahun 2016 sejatinya telah diterbitkan pada 19 Januari lalu. Namun memang belum disertakan nama Kementerian PUPERA di dalamnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi tadi itu pembahasan tentang revisi Keppres dan Inpres Asian Games. Jadi Keppres Asian Para Games harus direvisi karena tidak ada nama Kementerian PUPERA di sana," kata Gatot.
"Saya tidak tahu. Karena saat itu memang saya sedang berat sebelah. Di tahun itu kami fokus ke Asian Games 2018, sejak dua kartu kuning dari Sheik Ahmed Al Fahad Al Sabah (ketua Dewan Olimpiade Asia) diberikan kepada kami. Di samping semuanya sudah ada tugasnya masing-masing," katanya.
Selain revisi Keppres Asian Games, Kemenpora tengah berupaya untuk menyempurnakan Instruksi Presiden Asian Games 2018 yang sebelumnya telah terbit.
Penyempurnaan dalam arti penambahan beberapa poin terkait dengan persiapan Asian Para Games, di antaranya apa saja venue yang dibutuhkan dan perlu dianggarkan. Sementara untuk Asian Games terkait pengurangan cabang olahraga.
"Jadi Kemen PUPERA ini mau minta kepastian soal cabor yang akan dipertandingan karena tanpa dasar hukum mereka tidak bisa bergerak. Takutnya nanti venue yang sudah direnovasi justru tidak digunakan, karena cabornya tidak jadi dipertandingkan," kata Gatot.
"Nantinya, Inpres untuk Asian Games dan Asian Para Games akan menjadi satu. Makanya, ini konsepnya penyempurnaan bukan revisi. Sebab dalam Inpres tidak ada kata revisi seperti Keppres," tambahnya. (mcy/raw)
