Darurat Olahraga Setelah Melesetnya Target SEA Games, Menpora Rapat Tertutup

Darurat Olahraga Setelah Melesetnya Target SEA Games, Menpora Rapat Tertutup

Mercy Raya - Sport
Senin, 04 Sep 2017 12:25 WIB
Foto: Wahyu Putro A/Antara Foto
Jakarta - Menpora Imam Nahrawi menggelar rapat tertutup dengan sejumlah stakeholder olahraga Tanah Air. Rapat untuk evaluasi SEA Games 2017 Kuala Lumpur.

Rapat evaluasi SEA games 2017 itu digelar di lantai 3 Gedung Kemenpora, Senayan, Senin (4/9/2017), mulai pukul 10.40 WIB. Hadir dalam rapat tersebut Menpora Imam Nahrawi, Ketua Umum KOI Erick Thohir serta jajaran, Wakil Ketua KONI Suwarno, Ketua Satlak Prima Achmad Soetjitpto, bersama jajaran, dan beberapa perwakilan pengurus cabang olahraga.

Pertemuan antara Menpora, KONI, KOI, Satlak Prima dan perwakilan cabor setelah SEA Games menjadi acara duduks atu meja yang pertama setelah SEA Games 2017 rampung digelar. Olahraga Indonesia memang sedang genting dan darurat setelah hasil buruk di SEA Games 2017.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Indonesia menempati peringkat lima dengan perolehan medali 38 medali emas. Indonesia gagal memenuhi target memperbaiki peringkat di SEA Games dan membawa pulang 55 keping medali emas. Capaian ini menjadi yang terburuk sepanjang keikutsertaan Indonesia ke SEA Games.

Wakil Ketua KOI, Muddai Madang, mengatakan rapat masih berlangsung dan baru membahas mengenai laporan Satlak Prima.

"Rapat tadi baru laporan Satlak Prima tentang kondisi apa yang dialami di sana. Tapi kesimpulan target banyak yang meleset. Seperti nomor maraton itu tidak terprediksi sama sekali. Ini jadi kelemahan kita karena tidak bisa baca kekuatan lawan," kata Muddai, yang izin tidak mengikuti rapat sampai penuh karena ada acara lain.

"Yang kedua Maria Londa ini di luar dugaan, top 6,70 meter. Ini kan perlu ditelaah. Tapi, apapun itu segala sesuatunya memang yang penting harus siap. Meskipun banyak kecurangan dan SEA Games ini jadi yang paling jelek, tapi kita harus siap," tambahnya.

"Dan yang paling penting adalah penggunaan anggaran. Kalau banyak gunakan anggaran APBN, tentu akan banyak kendala karena banyak aturan yang harus dilalui. Jadi harus cari solusi lain untuk anggarannya," kata mantan Ketua KONI Sumatera Selatan ini.


(mcy/fem)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads