Kemenpora Usulkan Surat Keputusan Bersama sebagai Solusi Pendanaan Atlet

Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga berencana untuk membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait anggaran kebutuhan atlet. Hal itu diharapkan menjadi solusi pendanaan atlet.

Kemenpora menggelar rapat di kantornya, Senin (4/9/2017) pukul 10.40 WIB, untuk membahas kegagalan di SEA Games 2017. Rapat itu dihadiri oleh stakeholder olahraga, KONI, KOI, Satlak Prima, dan seluruh cabang-cabang olahraga.

Sore harinya, pukul 14.00 hingga 16.00 WIB, Sekretaris Menpora Gatot S. Dewa Broto melakukan rapat evaluasi yang sama di Kantor Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Hadir dalam pertemuan itu Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Erick Thohir, Chef de Mission SEA Games 2017 Aziz Syamsuddin, Ketua Satlak Prima Achmad Soetjipto, Deputi PM, dua staf khusus PMK.

Dalam pertemuan itu, Gatot menyampaikan sejumlah hal, tak terkecuali soal anggaran. "Rapat di PMK kurang lebih sama dengan pertemuan bersama Menpora dan stakeholder lainnya. Soal target tidak terpenuhi hingga bagaimana treatment jelang Asian Games 2018. Kemudian soal anggaran. Meski itu masalah klasik tapi sangat mengganggu kondisi atlet," kata Gatot, usai pertemuan.

"Apalagi dalam tiga bulan terakhir masalah -masalah seperti honor dan peralatan terlambat, uji coba juga, dan itu berpengaruh. Untuk itu, saya kemudian usulkan kepada menteri untuk membuat SKB (Surat Keputusan Bersama) atau aturan bersama antara Menpora, Setneg, dan dan Menteri Keuangan," tambahnya.

Menurut Gatot, konsep SKB ini pernah diterapkan antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertahanan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. Singkatnya, SKB ini dibuat untuk mempersingkat proses birokrasi yang panjang.

Mengacu dari pengalaman itu, Gatot berharap, surat keputusan bersama itu bisa diterapkan pada persoalan atlet. Sehingga masalah-masalah pendanaan atlet jelang multievent yang akan datang tak terulang kembali.

"Respon di PMK sejauh ini sebatas menampung. Mereka bilang dibuat saja dulu kerangkanya. Tapi paling tidak pada saat Rapat Terbatas dengan Presiden RI Joko Widodo, nanti, kerangka itu sudah siap," kata Gatot.

"Karena jika mengacu pada peraturan Kemenkeu sudah pasti akan kejadian yang sama bakal terulang. Sementara mengubah peraturan Kemenkeu juga tidak mungkin, kasian sektor-sektor yang lain. Tapi di sisi lain, aturan untuk atlet harus ada spesial treatment," dia menambahkan.

"Saya juga baru sadar kenapa baru ingat sekarang (untuk buat SKB)," kata Gatot ketika ditanya kenapa baru terpikirkan.


(mcy/cas)