Susunan panitia penyelenggara Asian Games 2018 mendapat sorotan dari Komisi X DPR RI. Sorotan Komisi X diungkapkan di rapat dengar pendapat antara Kemenpora, INASGOC, Satlak Prima, INAPGOC (Panitia Asian Paragames), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (KOI) di Gedung DPR/MPR RI, Senayan pada Selasa(12/9/2017).
Anggota komisi X DPR RI dari fraksi partai Golkar, Popong Otje Djundjunan, menyangsikan kapabilitas beberapa anggota INASGOC karena latar belakangnya yang tidak sesuai dan tak cocok dengan kebutuhan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menanggapi hal itu, Erick mengatakan sejauh ini kepanitiaan INASGOC sudah sesuai kebutuhan. Hanya saja untuk sementara memang jumlahnya tidak tetap, dalam arti bisa menyesuaikan seiring jalannya waktu.
"Contoh ketika penambahan yang besar itu ada dua hal, pertama Satker sementara. Kami perlu tambah perangkat keuangan 50 orang, yang anggotanya dari PPK, Kemenkeu, Kemen PU PR dan Kemenpora. Kedua, SK sebelumnya tidak ada Deputi IV sekarang sudah ada dan diaktifkan karena sudah ada kegiatan," kata Erick.
Namun, kata dia, bukan berarti dirinya tidak pernah mengevaluasi anggota-anggotanya. Erick menyebut dalam waktu dekat dirinya akan merombak kepanitiannya. Nama-nama yang tak aktif akan dicoret.
"Maaf jika ada pimpinan yang berpikir berbeda. Tapi dengan sistem baru dan Surat Keputusan(SK) terbaru, sesuai kesepakatan bahwa untuk direksi ke bawah kami dari pelaksana boleh mengganti selama tiga bulan," kata Erick.
"Seperti bulan depan kami akan melakukan pencoretan di SK lama sebanyak 79 orang yang tidak aktif. Karena ini bagian dari tanggung jawab moral juga, percuma jika hanya meletakkan nama, buat apa?"
"Tetapi untuk lebel deputi dan wakilnya, saya tidak punya kewenangan untuk mengganti. Semua menjadi kewenangan dari dewan pengarah Asian Games. Level saya hanya sampai direktur ke bawah tapi mekanismenya sudah seperti perusahaan swasta," imbuh Erick. (mcy/raw)











































