Jika Satlak Prima Ingin Menjadi Satker, Ini Syaratnya

Jika Satlak Prima Ingin Menjadi Satker, Ini Syaratnya

Mercy Raya - Sport
Minggu, 17 Sep 2017 18:30 WIB
Ilustrasi: Kemenpora mengajukan sejumlah syarat jika Satlak prima minta diubah menjadi Satker. (Sigid Kurniawan/Antara Foto)
Jakarta - Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) meminta untuk menjadi sebuah Satuan Kerja (Satker). Kementerian Pemuda dan Olahraga menyodorkan sejumlah syarat.

Ketua Satlak Prima, Achmad Soetjipto, mengeluhkan keterbatasan penggunaan anggaran secara langsung. Makanya, uji coba yang ideal, peralatan latih tanding, dan akomodasi atlet pelatnas terlambat.

Dia pun meminta agar Satlak tak sekadar menyusun program. Dia minta Satlak menyublim menjadi Satker.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pada saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X beberapa hari lalu memang Satlak Prima mengutarakan ingin menjadi Satker sendiri. Dan saya telah mengirimkan surat kepada Bapak Tjipto (Ketua Satlak) bahwa ada konsekuensi yang harus diambil," kata Sekretaris Menpora, Gatot S. Dewa Broto, ketika dihubungi detikSport, Minggu (17/9/2017).

Menurut Gatot, Satlak Prima harus bisa menyediakan sejumlah hal yang bisa meyakinkan bahwa model Satker ini lebih baik dari model yang diterapkan selama ini, yakni penguasaan anggaran dengan menggunakan PPK Satlak Prima.

"Jadi sehubungan dengan itu Prima diharapkan segera menyampaikan proposal rencana tersebut yang di dalamnya meliputi lima hal. Seperti membuat draft revisi Peraturan Presiden tentang Prima Nomor 15 tahun 2016. Kemudian, buat draft Peraturan Menpora tentang kelembagaan Prima. Ketiga, buat draft bisnis model kelembagaan Prima. Tata kelolanya ingin seperti apa? Lebih baik dari yang sekarang yang tidak. Jangan sampai dibuat Satker tapi tak lebih baik," ungkap dia.

Gatot menambahkan Satlak Prima juga wajib diisi oleh orang-orang yang dapat diandalkan dan tidak berasal dari Kemenpora.

"Karena kami sendiri sudah kerepotan. Contoh Satker INASGOC. Memang untuk perangkat keuangannya dari Kemenpora ada sekitar 20-30 orang dari PPK bendahara itu semua dari sana. Jika Prima minta jumlah yang sama Kemenpora bisa timpang. Maka itu, kami minta mereka menyiapkan SDM sendiri, mungkin dari kami ada tapi satu dua," ujarnya.

"Terakhir, time frame rencana pembahasan hingga kemungkinan realisasi Satker itu sendiri. Jadi jangan asal ucap ingin ini tapi tidak ada grand desainnya dan waktunya tidak jelas. Proposal itu kami tunggu paling lambat 13 Oktober disampaikan Kemenpora," lanjut dia.

"Jika memang ini lebih baik tentu akan kami dukung karena jika tidak kami akan dipertanyakan oleh Komisi X DPR," Gatot mengatakan.


(mcy/fem)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads