.webp)
Setelah hasil buruk di SEA Games 2017 Kuala Lumpur, Satlak Prima justru meminta porsi lebih kepada pemerintah. Tim yang dipimpin oleh Achmad Sutjipto itu mengajukan diri agar diubah sebagai Satuan Kerja (Satker). Kemenpora merespons dengan menyodorkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi Satlak hingga 13 Oktober mendatang.
Pakar olahraga, Djoko Pekik Irianto, menilai keinginan Satlak Prima menjadi Satker terlalu berlebihan. Sebab, waktu menuju Asian Games 2018 sudah sangat pendek. Lagipula, dia memprediksi Satlak Prima justru makin repot jika berubah menjadi Satker.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena untuk menjadi Satker, Prima harus punya personel yang punya standar menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), BPP, sementara itu hanya dimiliki PNS selama ini," Djoko menjelaskan.
Menurut Djoko akan lebih baik Satlak Prima sudah mulai fokus menyiapkan program-program ideal yang mendukung percepatan prestasi cabang-cabang prioritas. Satlak juga diminta untuk mencari tahu secara detail peta kekuatan lawan di Asian Games 2018 nanti.
Djoko optimistis Satlak Prima bisa bekerja secara ideal jika didukung oleh penyempurnaan mekanisme administrasi dari Kemenpora.
"Urusan administrasi biarlah tetap diurus Kemenpora dengan pembenahan sistem dan implementasi total sehingga semua kebutuhan atlet dan latihan tercukupi lancar dan cepat," saran dia kemudian.
"Toh untuk pelaksanaan Asian Games sudah ada INASGOC, pembangunan venue Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kemenpora hanya urus prestasi dan itu dibantu oleh Satlak Prima. Jadi biarlah itu masalah mekanisme anggaran diurus Kemenpora dan Satker yang ada," kata dia.
Tak hanya itu, mantan Deputi IV Kemenpora ini, berharap Satlak Prima sejak saat ini sudah fokus ke perolehan 10-15 medali emas Asian Games dan atlet yang diproyeksikan untuk mewujudkan hal itu.
"Segera dikirim ke luar negeri di luar Asia. Artinya, Prima harus punya data itu. Jika belum undang KONI untuk bicara. Yang jelas cabang di depan mata adalah pencak silat, bulutangkis, dan bridge. Sementara cabang lainnya segera dikirim ke luar Asia. Ibaratnya jangan pulang sebelum Asian Games dimulai," Djoko menyarankan.
"Jadi tidak perlu menjadi Satker yang malah membuat repot sendiri. Membuat Satker itu tak semudah yang dibayangkan, jadi kami dorong Kemenpora untuk fokus finance. Jangan sampai telat lagi, peralatan terlambat, dan tidak ada try out," imbau Djoko.
Tak Sepakat Soal Penyempurnaan Perpres Prima
Dalam pengajuan syarat yang diberikan Kemenpora kepada Satlak Prima salah satunya adalah Satlak diminta untuk menyempurnakan Perpres 15 tahun 2016. Namun menurut Djoko hal itu tidaklah tepat.
"Semestinya tidak begitu, karena Prima itu Program Pemerintah. Sehingga pemerintah lah yang harus menyempurnakan dengan mengajak stakeholder yang kompeten," kata Djoko.
"Dengan catatan saat ini biarlah Perpres tersebut tetap dijalankan sampai usai Asian Games 2018," imbuh ketua Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia ini.
(mcy/fem)
