DetikSport
Rabu 20 September 2017, 04:49 WIB

Satlak Prima Tarik Usulan Menjadi Satker

Mercy Raya - detikSport
Satlak Prima Tarik Usulan Menjadi Satker Pelari Indonesia Agus Prayogo di SEA Games 2017. Satlak Prima disoroti karena target Indonesia meleset. (Ilustrasi Foto: Sigid Kurniawan/Antara Foto)
Jakarta - Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) menarik usulan untuk jadi Satuan Kerja, meminta pemegang anggaran diberikan ke Dewan Prima saja.

Setelah hasil buruk di SEA Games 2017 Kuala Lumpur, Satlak Prima justru meminta untuk mendapatkan kuasa lebih kepada pemerintah. Tim yang dipimpin oleh Achmad Soetjipto itu mengajukan diri agar diubah sebagai Satuan Kerja (Satker) agar punya kuasa lebih dalam menggunakan anggaran.

Perubahan ini diyakini bisa mengatasi masalah klasik yang berulang, seperti uang saku terlambat, peralatan telat, dan uji coba minim. Kemenpora merespons dengan menyodorkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi Satlak hingga 13 Oktober mendatang.

Namun tak berselang lama, Satlak Prima merevisi niatnya tersebut dalam diskusi bertema Semangat Menuju Asian Games 2018 bersama Kemenpora, Ketua INASGOC Erick Thohir, dan Ketua Satgas Renovasi GBK Imam S. Ernawi di Wisma Kemenpora pada Selasa (19/9/2017). Dia mengusulkan Kuasa Pemegang Anggaran (KPA) berada di Dewan Prima saja.

"Setelah saya pelajari semua peraturan-peraturan, saya berpendapat, salah satu faktor yang berikan kontribusi terhadap capaian adalah suasana keunggulan yang tidak tercipta. Kenapa lingkungan keunggulan tidak tercipta? karena akomodasi tidak proper, uang belum dibayar, peralatan belum ada," kata Soetjipto membuka percakapan.

"Nah, salah satu yang memberikan kontribusi adalah rigid-nya penyaluran anggaran. Saya berpendapat rigid karena saya tidak jadi satuan kerja, tidak bisa eksekusi sendiri. Tapi ternyata setelah saya lihat aturan lagi, Keputusan Menteri, dan Peraturan Presiden dsb. diingatkan di Perpres itu bahwa Satlak Prima adalah unit operasional, hanya satuan pelaksana yang menetapkan kebijakan dan strategi."

"Untuk struktur anggaran, itu adalah dewan pelaksana. Sehingga selama ini KPA itu tidak di dewan itu. Jadi saya tadi mengusulkan KPA tempelkan lagi di dewan prima itu. Bukan di saya," ungkapnya.
(mcy/raw)

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed