Selasa, 26 Sep 2017 10:52 WIB
Birokrasi Keuangan Asian Games 2018 akan Disederhanakan
Situs Asian Games 2018/Foto: dokumen
Jakarta - Prestasi olah raga tak sepenuhnya ditentukan di arena laga. Banyak faktor nonteknis ikut berperan, termasuk dukungan logistik bagi para atlet.
Rendahnya capaian medali yang diraih kontingen Indonesia pada ajang Sea Games 2017 Kuala Lumpur, Agustus lalu salah satunya disebabkan oleh rumitnya birokrasi keuangan untuk atlet dan ofisial. Hal itu berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) dan Kementerian Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
"Ke depan kita akan menyederhanakannya," kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan Kemenko PMK Nyoman Shuida dalam keterangan tertulis, Senin (25/9/2017).
Salah satu contohnya pengurus cabang olah raga (cabor) harus meminta persetujuan sampai ke kantor Sekretaris Negara (Setneg). Kerumitan prosedur keuangan itu yang membuat proses pembiayaan kontingen Indonesia di Sea Games di Kualalumpur terhambat.
Akibatnya uang saku atlet terlambat, pengadaan fasilitas latihan tersendat, dan berakibat konsentrasi atlet terganggu. Kemenko PMK telah melakukan inisiatif penyederhanaan prosedur untuk memastikan bahwa kerumitan yang sama tidak terulang dalam persiapan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.
"Ke depan prosedurnya hanya cukup melalui tanda tangan Kemenpora, tidak perlu lagi ke Sekretariat Negara," jelas Nyoman.
Nyoman mengaku bahwa ketatnya birokrasi keuangan itu bertujuan agar dana olah raga yang bersumber dari APBN, yang notabene adalah uang rakyat, dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Namun, di lapangan perlu fleksibilitas dalam pemanfaatan anggaran, dan karenanya perlu dilakukan pemangkasan rantai birokrasi itu.
"Tapi kita akan tetap jaga bahwa penyederhanaan itu tetap dalam koridor tata kelola yang akuntabel," jelasnya.
Nyoman menjelaskan selain penyederhanaan dari sisi birokrasi, Kemenko PMK juga sudah melakukan berbagai langkah persiapan dalam koridor koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk persiapan pelaksanaan Asian Games 2018.
Kemenko PMK juga memonitoring pembangunan venue dan fasilitas latihan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah.
"Ibu Menko Puan Maharani juga telah melakukan berbagai langkah kordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) dan penyediaan anggaran untuk Asian Games 2018 di samping juga mengkomunikasikan setiap pelaksanaan coordinating committee dengan Olympic Council of Asia (OCA)," paparnya.
Menurut Nyoman, dalam jangka pendek, percepatan penyelesaian berbagai venue baik di Jakarta maupun di Jakabaring Palembang menjadi indikator efektifitas pemanfaatan sumberdaya yang ada. Tak lupa pula, Nyoman menekankan pentingnya kerja sama antar kementerian dan lembaga untuk dapat menyukseskan persiapan dan penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.
"Saya berharap kita terus perkuat koordinasi dan sinergi antar kementerian dan lembaga dalam mempersiapkan Asian Games 2018 melalui komunikasi dan pertemuan yang lebih efektif dan menyeluruh," tuturnya. (ega/din)
Rendahnya capaian medali yang diraih kontingen Indonesia pada ajang Sea Games 2017 Kuala Lumpur, Agustus lalu salah satunya disebabkan oleh rumitnya birokrasi keuangan untuk atlet dan ofisial. Hal itu berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) dan Kementerian Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
"Ke depan kita akan menyederhanakannya," kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan Kemenko PMK Nyoman Shuida dalam keterangan tertulis, Senin (25/9/2017).
Salah satu contohnya pengurus cabang olah raga (cabor) harus meminta persetujuan sampai ke kantor Sekretaris Negara (Setneg). Kerumitan prosedur keuangan itu yang membuat proses pembiayaan kontingen Indonesia di Sea Games di Kualalumpur terhambat.
Akibatnya uang saku atlet terlambat, pengadaan fasilitas latihan tersendat, dan berakibat konsentrasi atlet terganggu. Kemenko PMK telah melakukan inisiatif penyederhanaan prosedur untuk memastikan bahwa kerumitan yang sama tidak terulang dalam persiapan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.
"Ke depan prosedurnya hanya cukup melalui tanda tangan Kemenpora, tidak perlu lagi ke Sekretariat Negara," jelas Nyoman.
Nyoman mengaku bahwa ketatnya birokrasi keuangan itu bertujuan agar dana olah raga yang bersumber dari APBN, yang notabene adalah uang rakyat, dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Namun, di lapangan perlu fleksibilitas dalam pemanfaatan anggaran, dan karenanya perlu dilakukan pemangkasan rantai birokrasi itu.
"Tapi kita akan tetap jaga bahwa penyederhanaan itu tetap dalam koridor tata kelola yang akuntabel," jelasnya.
Nyoman menjelaskan selain penyederhanaan dari sisi birokrasi, Kemenko PMK juga sudah melakukan berbagai langkah persiapan dalam koridor koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk persiapan pelaksanaan Asian Games 2018.
Kemenko PMK juga memonitoring pembangunan venue dan fasilitas latihan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah.
"Ibu Menko Puan Maharani juga telah melakukan berbagai langkah kordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) dan penyediaan anggaran untuk Asian Games 2018 di samping juga mengkomunikasikan setiap pelaksanaan coordinating committee dengan Olympic Council of Asia (OCA)," paparnya.
Menurut Nyoman, dalam jangka pendek, percepatan penyelesaian berbagai venue baik di Jakarta maupun di Jakabaring Palembang menjadi indikator efektifitas pemanfaatan sumberdaya yang ada. Tak lupa pula, Nyoman menekankan pentingnya kerja sama antar kementerian dan lembaga untuk dapat menyukseskan persiapan dan penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.
"Saya berharap kita terus perkuat koordinasi dan sinergi antar kementerian dan lembaga dalam mempersiapkan Asian Games 2018 melalui komunikasi dan pertemuan yang lebih efektif dan menyeluruh," tuturnya. (ega/din)
