DetikSport
Kamis 26 Oktober 2017, 23:37 WIB

Agar Peralatan Latih dan Tanding Tidak Telat, Cabor Akan Diberi Pelatihan Impor Barang

Mercy Raya - detikSport
Agar Peralatan Latih dan Tanding Tidak Telat, Cabor Akan Diberi Pelatihan Impor Barang Gatot S. Dewa Broto (Rengga Sancaya/detikSport)
Jakarta - Pemerintah berupaya mempercepat penyaluran peralatan, khususnya barang-barang dari luar negeri, ke masing-masing cabang olahraga. Tapi, cabor juga harus memahami prosedur impor peralatan.

Keterlambatan datangnya peralatan ke tangan para atlet selalu menjadi momok setiap menjelang multievent. Kendalanya tidak hanya dari proses tender yang lama, melainkan juga pengetahuan cabang olahraga terkait petunjuk teknis dalam mengimpor peralatan latih dan tanding dari luar negeri. Sebagai contoh, pada SEA Games 2017 Kuala Lumpur, satu bulan sebelum ajang itu dimulai banyak atlet dari berbagai cabang olahraga Indonesia masih menantikan datangnya peralatan latihan. Dari tahun ke tahun masalah yang sama terus terulang.

Sekretaris Menpora, Gatot S. Dewa Broto, tak menampik adanya persoalan-persoalan tersebut. Oleh karena itu, pada Kamis (26/10/2017) sore tadi, dia menggelar rapat bersama Komite Olimpiade Indonesia (KOI), perwakilan Direktorat Jenderal Pajak, perwakilan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dan perwakilan Bea Cukai. Dalam pertemuan itu segala hal dibahas, utamanya mengantisipasi urusan mengimpor peralatan latih dan tanding, termasuk apparel.

"Selama ini sebetulnya di Peraturan Menteri Keuangan nomor 256 tahun 2017 tentang pembebasan barang impor olahraga sudah ada. Hanya yang menjadi masalah itu terkadang cabang-cabang olahraga itu terkendala pada saat mendatangkan barang impor dari luar. Baik untuk peralatan, juga untuk uniform dari kepentingan atlet (aksesori) itu sendiri," kata Gatot di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, seusai rapat.

"Setelah tadi ditelaah dan didiskusikan bersama, tidak ada masalah dengan Permen itu, tidak ada satu pun tadi yang mempertentangkan harus direvisi, namanya saja sudah pengecualian, dan itu adalah aturan pembaharuan dari aturan-aturan sebelumnya dulu. Karena Menteri Keuangan sudah memberikan akses kemudahan untuk itu," ujarnya.

"Justru yang menjadi persoalan tadi adalah terkadang induk cabor itu pada saat mengirimkan surat ke Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Keuangan, khususnya Dirjen pajak, cabor tidak melampirkan surat rekomendasi dari Kemenpora. Padahal di Permen telah disebutkan secara jelas, harus ada rekomendasi dari Kemenpora. Itu yang pertama," Gatot menjelaskan.

Poin kedua, lanjut Gatot, adalah cabang olahraga sering mepet saat mengajukan peralatan. "Alasannya besok sudah ada pertandingan dan sebagainya. Sementara di ketentuan tertulis di Kementerian Perdagangan pun butuh waktu 12 hari untuk melakukan validasi data barang itu misalnya datang dari mana? dan item itu jika di luar negeri, general charge (harga yang ada) itu berapa. Di samping kami juga ingin memastikan barang bukan selundupan," kata Gatot.

"Nah, pemahaman ini yang rupanya belum sama. Untuk itu, saya usulkan dalam dua pekan ke depan akan ada Forum Grup Diskusi (FGD). Ditambah nanti diusulkan dari badan kebijakan fiskal karena diperkirakan, pertama karena itu ada kaitannya dengan regulasi di fiskal. Kedua, kenapa kami anggap pertemuan itu penting, masalahnya di bulan-bulan ke depan itu akan banyak event olahraga internasional di Indonesia. Dan itu tidak semata-mata karena ada Asian Games dan Asian Para Games 2018 di Jakarta-Palembang," ucap dia.



(mcy/mfi)

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed