Ini Penjelasan Kemenpora soal Penyaluran Anggaran Pelatnas ke PP/PB

Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) merespons kegelisahan federasi cabang olahraga tentang pelaksanaan pemusatan latihan nasional (pelatnas) Asian Games 2018. Mereka mengumumkan tata cara penyaluran anggaran.

Setelah Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) resmi dibubarkan, pemerintah menyerahkan pembinaan kepada federasi cabang olahraga. Termasuk, mengatur anggaran. KONI hanya bertugas mengawasi kerja federasi cabang olahraga.

Meski sudah menyebutkan pembagian tugas untuk KONI dan PB/PP, tapi kemenpora belum merinci prosedur yang harus dijalankan PB/PP. Salah satunya, prosedur untuk pencairan anggaran pelatnas. Padahal, Tahun Anggaran 2017 tinggal dua bulan lagi dan Kemenpora masih memiliki dana anggaran pelatnas dari Satlak Prima sebesar Rp 253 miliar, dari nilai total Rp 449 miliar.

"Jadi, prosedur 2017 yang sisa ini nantinya cabor unggulan yang melakukan try out atau training camp tetap mengirimkan proposalnya ke Menpora (Imam Nahrawi). Karena, sebelumnya kan cabor selalu mengirimkan kepada Satlak Prima. Tapi, karena sudah dibubarkan jadi langsung ke Menteri dan tembusannya ke Kuasa Pemegang Anggaran Deputi IV," kata Yuni Poerwanti, Deputi IV bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, kepada pewarta Selasa (31/10/2017).

"Ini tidak bulat sih makanya kami minta juga kawan-kawan menyosialisasikan. Yang terpenting, saat ini, uji coba dan training camp cabor-cabor unggulan harus jalan," ujar dia kemudian.

Berbeda dengan mekanisme pencairan anggaran 2017, Yuni justru belum bisa mengungkap detail penerapan dana untuk tahun depan. Mereka masih harus berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk menetapkan sistem pencairan yang tepat agar tidak terjadi keterlambatan-keterlambatan yang terulang.

Sebagai gambaran, untuk tahun depan pemerintah menganggarkan Rp 734,8 miliar untuk pembinaan prestasi atlet.

"Untuk tahun depan kami akan duduk bareng dulu. Pokoknya uji coba dan training camp yang ini dijalankan dulu. Kemudian 2018 akan dibuat lagi mekanismenya seperti apa," Yuni menjelaskan.

(mcy/fem)