.webp)
Sejak Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) dibubarkan, tugas menyusun program serta anggaran yang dibutuhkan beralih ke cabang-cabang olahraga. Semua itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.
Setiap cabor diminta langsung mengajukan proposal kepada Deputi IV Kemenpora agar dapat langsung direalisasikan. Cara ini pun dinilai Kemenpora lebih praktis karena atlet-atlet diharapkan tak lagi merasakan telatnya dukungan akomodasi selama persiapan menuju multievent, terkhusus Asian Games 2018 yang menyisakan waktu kurang lebih sembilan bulan lagi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemenpora sendiri baru saja menggelar pertemuan dengan cabor-cabor terkait penerapan Perpres Nomor 95 tahun 2017, yang juga dihadiri oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
"Karenanya, dalam pertemuan tadi saya bacakan pasal per pasal tentang kewajiban cabor. Mulai dari promosi, degradasi, kriteria kemudian tentu masalah mereka untuk menetapkan atlet. Lalu penganggaran itu ada pada mereka semua," ujar dia lagi.
Gatot menyadari banyak cabor yang merasa trauma akibat terlambatnya dana akomodasi yang terjadi selama persiapan SEA Games pada tahun ini. Namun, dia menjamin hal itu tak akan terulang.
"Dulu tanggungan cabor memang sampai 4 bulan atau April baru cair, tapi nanti saya jamin tidak ada lagi cerita. Saat itu tertunda karena ada pemecahan Kuasa Pemegang Anggaran (KPA). Tapi nanti tidak akan terjadi lagi, wong Asian Games-nya Agustus mendatang, jika cair bulan April kan bisa jadi tragedi," dia menjelaskan.
"Kami juga menjelaskan jika (cabor) tetap dapat sisa anggaran 2017 dengan catatan penganggarannya sudah direncanakan dan diusulkan," kata Gatot.
(mcy/mfi)
