DetikSport
Rabu 08 November 2017, 14:25 WIB

Karate Desak Pemerintah Terbitkan Panduan Perpres 95/2017

Mercy Raya - detikSport
Karate Desak Pemerintah Terbitkan Panduan Perpres 95/2017 Pelatnas karate masih bingung jalankan pelatnas. (Lamhot Aritonang/detikSport)
Jakarta - Pelatih tim nasional karate, Philip Kining, meminta pemerintah untuk membuat panduan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional. Bentuknya bisa berupa Peraturan Menteri

Setelah Satlak Prima dibubarkan, kewenangan penuh diberikan cabang olahraga dalam menyusun program dan anggaran menuju Asian Games 2018. Sementara untuk pengawasan dan fungsi mengontrol adalah Kemenpora, yang dibantu oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia.

Perubahan ini rupanya cukup membuat cabang-cabang gelisah. Meski sudah menjalani sosialisasi pada 6 November lalu, cabang karate khususnya masih terombang-ambing. Jadwal uji coba karate pada 25-26 November terancam batal.

Philip minta agar pemerintah segera memberikan detail panduan agar pelatnas Asian Games 2018 bisa dimulai secepatnya tanpa ketakutan harus nombok biaya. Apalagi, jadwal turnamen pemanasan pada single event tak bisa ditawar karena sudah terjadwal.

"Harus segera dikeluarkan Permen (Peraturan Menteri) sebagai turunan dari Perpres. Karena walau sudah dibuat program kami belum jelas diberikan kemananya," kata Philip ketika ditemui di pelatans karate, kawasan Permata Hijau, Jakarta, Rabu (8/11/2017).

Philip mengatakan sebenarnya dirinya telah menyodorkan proposal ke Deputi IV Kemenpora terkait uji coba karate WKF Premier League, pada akhir November. Tapi, menurut Philip, hingga kini belum ada kejelasan soal pencairan anggarannya.

"Sekarang katanya proposal kami ada di meja Bapak Chandra Bhakti tapi (belum ada keputusan) dari mereka karena masih menunggu dari atas. Mereka bilang PPK-nya (Pejabat Pembuat Komitmen) belum ada. Maka itu, Permen ini harus segera turun, supaya tahu siapa berbuat apa, agar lebih jelas tugas dan fungsinya. jangan alurnya sama," dia membeberkan.

Philip khawatir dengan upaya memotong jalur birokrasi tapi hasilnya justru sama-sama saja. Tidak ada perubahan.

"Apapun bentuknya sebenarnya tidak masalah. Satlak Prima maupun KONI, yang penting semua harus bekerja lebih cepat. Itu intinya. Satlak Prima dipotong katanya supaya birokrasinya cepat, tapi kalau sama saja bagaimana?" ujar dia.

"Ya, kita akan lihat seperti apa perubahannya nanti setelah ini. Gambarannya adalah jika kami jadi berangkat ke Jepang 22 November, administrasinya berjalan atau tidak, ya dilihat dari sana. Jika tidak, artinya tidak ada perubahan," dia menjelaskan.



(mcy/fem)

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed