Polemik Anggaran Pelatnas Asian Games 2018, Ini Respons Menpora

Jakarta - Menpora Imam Nahrawi menegaskan agar dana pelatnas Asian Games 2018 tak perlu menjadi polemik. Dia bilang dana harus disusun secara realistis dan hanya untuk atlet elite.

Sejumlah cabang olahraga melalui Forum Cabang Olahraga keberatan atas potongan anggaran terlalu besar dari proposal yang mereka ajukan. Mereka menilai keputusan tim verifikasi Kemenpora yang memangkas anggaran dalam proposal tidak memuaskan.

Imam menyebut proses menentuan anggaran memang sudah semestinya lewat tim verifikasi. Ada poin-poin yang harus ditaati tim tersebut.

"Jadi kami kemenpora dan KONI terus melakukan verifikasi karena ada pengajuan-pengajuan yg harus rasional seperti dalam pemberitaan ada pengajuan yang tinggi banget. Tapi kemudian di-verifikasi tidak semua atlet terbiayai, terutama atlet junior karena ini murni untuk atlet elite," kata Menpora di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2017).

Menpora menemui Wapres Jusuf Kalla bersama Chief de Mission Asian Games 2018 Sjafruddin, pihak KONI, KOI, dan ada pula Erick Tohir. Menurut Imam, Wapres JK minta masalah administrasi selesai pekan ini.

"Yang kedua try out, training camp, kemudian akomodasi, itu yang diverifikasi. Dan sekarang sudah selesai semua dan Pak Wakil Presiden minta soal administrasi selesai minggu ini. Pak CdM tadi juga memberi arahan kepada kita bahwa atlet harus segera pelatnas. Itu artinya kita tidak lagi diribetkan soal administrasi lagi tapi langsung eksekusi anggaran," Imam menuturkan.

Menpora menjelaskan, Wapres JK juga meminta agar persentase untuk atlet dari keseluruhan dana Asian Games harus lebih besar. Hal ini demi prestasi yang baik di helatan akbar itu nantinya.

"Sesuai dengan surat bapak wakil presiden kepada kami, bahwa dana untuk prestasi harus betul-betul memberikan persentase yang lebih besar kepada atlet. Jadi Rp 735 miliar itu kemudian dibagi 70 persennya dibagi kepada atlet Asian Games dan Asian Para Games kurang lebih Rp 514 miliar, selebihnya itu untuk pendukung, untuk operasional," jelas Imam.

"Pak Wapres betul-betul minta agar cabang olahraga prioritas nomor event harus ada pengecualian, terutama untuk try out dan training camp. Jadi training camp tidak hanya sebulan, dua bulan, kalo perlu berbulan-bulan di luar negeri, kemudian pulang ke tanah air utk bertanding," dia membeberkan.

(rna/fem)