DetikSport
Senin 21 Mei 2018, 14:41 WIB

Deputi IV Kemenpora Tanggapi Pernyataan NPC

Mercy Raya - detikSport
Deputi IV Kemenpora Tanggapi Pernyataan NPC Gedung kantor kemenpora (Foto: Rengga Sancaya)
Jakarta - Deputi IV Kemenpora menanggapi pernyataan National Paralympic Committee (NPC), sehubungan dengan Petunjuk Teknis (Juknis) pencairan dana Asian Para Games (APG) 2018.

Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana membantah dirinya belum memberikan Juknis terkait pengadaan barang dan jasa kepada NPC.

Hal itu tidak lepas dari pernyataan Ketua NPC Senny Marbun yang belum dapat mencairkan dana pembelian alat latihan karena menilai Kemenpora lambat menyosialisasikan Juknis.


Menurut Mulyana, ia sudah menandatangani Juknis sejak 6 April lalu. Bidang hukum Kemenpora pun sudah ke Solo sekaligus melakukan sosialisasi terkait pedoman pembelian peralatan tersebut.

"Saya juga tidak tahu Bapak Senny Marbun (Ketua NPC) mengatakan belum menerima padahal tim kami sudah ke sana, sudah melakukan sosialisasi dan dibagikan kepada orang di sana," kata Mulyana kepada detikSport, Senin (21/5/2018).

"Jadi proyeksinya, pekan ini kami akan ke Solo untuk menyelesaikan persoalan tersebut supaya ada penguatan dari kami dan proses hukum sebagainya. Saya yang akan datang ke sana bersama bidang hukum untuk pendampingan. Supaya tidak ragu lagi Juknisnya," tuturnya.

Dengan timnya hadir di Solo, pembelian peralatan latih dan tanding dipastikan bisa dilakukan tanpa harus lelang atau tender. Pasalnya, di dalam Juknis yang mereka buat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 173.


"Jadi dengan sendirinya karena anggaran itu sudah ada di NPC maka mereka sudah bisa langsung membeli dan memesan alat dan sebagainya. Minimal limitnya sekitar Rp 400 juta sudah bisa langsung beli," kata Mulyana.

Pemerintah menganggarkan pembelian peralatan latih dan tanding sebesar Rp 18 miliar. Dari jumlah itu, Rp 14 miliarnya direncanakan untuk membeli kursi roda bagi beberapa cabang olahraga.

"Dalam kapasitas itu mohon maaf saya takut salah bicara. Harus ditanyakan kepada bidang hukum," ujar Mulyana.



(mcy/krs)

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed