Minggu 09 September 2018, 15:50 WIB
Jadi Ketua Timses Jokowi, Erick Thohir Disebut Tak Langgar Piagam Olimpiade
Foto: dok. INASGOC
Jakarta - Erick Thohir akan terus menjalankan peran sebagai ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) setelah ditunjuk menjadi ketua timses Jokowi-Ma'ruf Amin. Plt Sekretaris Jenderal KOI, Hellen Sarita Delima, bersikukuh Erick tak melanggar Piagam Olimpiade.
Erick, ketua KOI periode 2014-2019, menjadi ketua tim kampanye nasional atau timses Jokowi-Ma'ruf Amin pada Jumat (7/9). Penunjukkan itu memunculkan spekulasi jabatan Erick sebagai ketua KOI.
Olympic Charter atau Piagam Olimpiade pada Bab 2 di pasal 16 menyebut setiap anggota International Olympic Committee (IOC) di antaranya menjaga terbebas dari politik bentuk apapun dan pengaruh komersial dan kepentingan rasial dan agama.
Bab 4 Piagam Olimpiade soal National Olympic Committees (NOC) pada pasal 6 menyebut NOC harus melindungi otonomi dan mencegah segala segala bentuk tekanan, termasuk politik, hukum, agama, ekonomi yang mencegah mereka tunduk terhadap Olympic Charter.
"Kami tidak perlu berkonsultasi dengan IOC (Inetrnational Olympic Committee). Enggak ada pasal yang menyebut harus konsultasi," ujar Hellen.
"Kalau dia ketua parpol itu baru masalah, Dia kan tidak jadi ketua parpol. Buat saya itu jadi penghargaan (menjadi ketua timses). Tidak harus mundur. Kenapa harus mundur (dari ketua KOI)? Enggak ada urusannya," Hellen menambahkan.
"Pasal itu kalau menjadi anggota IOC bikin pernyataan seperti itu. Pak Erick bukan anggota IOC, bukan member IOC secara individual. Dalam kaitan itu enggak ada hubungan ketua KOI dan ketua Timses," ujar dia.
(fem/nds)
Erick, ketua KOI periode 2014-2019, menjadi ketua tim kampanye nasional atau timses Jokowi-Ma'ruf Amin pada Jumat (7/9). Penunjukkan itu memunculkan spekulasi jabatan Erick sebagai ketua KOI.
Olympic Charter atau Piagam Olimpiade pada Bab 2 di pasal 16 menyebut setiap anggota International Olympic Committee (IOC) di antaranya menjaga terbebas dari politik bentuk apapun dan pengaruh komersial dan kepentingan rasial dan agama.
"Kami tidak perlu berkonsultasi dengan IOC (Inetrnational Olympic Committee). Enggak ada pasal yang menyebut harus konsultasi," ujar Hellen.
"Kalau dia ketua parpol itu baru masalah, Dia kan tidak jadi ketua parpol. Buat saya itu jadi penghargaan (menjadi ketua timses). Tidak harus mundur. Kenapa harus mundur (dari ketua KOI)? Enggak ada urusannya," Hellen menambahkan.
"Pasal itu kalau menjadi anggota IOC bikin pernyataan seperti itu. Pak Erick bukan anggota IOC, bukan member IOC secara individual. Dalam kaitan itu enggak ada hubungan ketua KOI dan ketua Timses," ujar dia.
(fem/nds)
