KONI Sumsel menunggak pembayaran sewa tempat latihan di Jakabaring Sport City (JSC) sebesar Rp 1 miliar. Akibatnya, atlet binaan mereka dilarang berlatih di sana.
Kemenpora baru mengetahui kasus tersebut. Mereka terkejut karena tak ada laporan masuk dari KONI Pusat. Sekretaris Kemenpora Gatot S. Dewa Broto mempertanyakan sumber anggaran KONI di daerah. Sebab, secara tiba-tiba muncul masalah tunggakan tersebut.
"Apakah karena ada perubahan pimpinan gubernur Sumatera Selatan. Kan sekarang bukan Bapak Alex Noerdin lagi tapi Bapak Herman Der. Harusnya siapa yang memimpin tidak berdampak. Karena sumber bantuan untuk KONI sudah rutin. Itu harus dicari alasannya dulu," sambungnya.
Gatot menambahkan, harusnya KONI Pusat tak lepas tangan dengan situasi ini karena dikhawatirkan banyak kasus lain yang lebih besar dari sekadar apa yang terjadi di KONI Sumsel.
"Minimal jika KONI Pusat tidak bisa membantu tapi tetap harus ada solusi dan KONI Pusat harus melaporkan kepada pemerintah karena dampaknya pasti kepada atlet," tuturnya.
"Kemudian yang tidak kalah penting, adalah seperti yang saya katakan kepada media waktu ada kasus pada kami, KONI harus transparan sumber anggaran dari mana saja, baik pusat maupun daerah. Kemudian sumber lain selain dari APBN, APBD, itu darimana. Jangan sampai sudah kepentok baru teriak," ujar dia.
Meski demikian Kemenpora akan berupaya untuk membantu sembari menunggu laporan detail dari KONI Pusat untuk mencari solusi terbaik. "Tapi kalau kami suruh menalangi, kami tidak ada anggaran untuk itu," katanya.
