detiksport
Follow detikSport Linkedin share
Rabu, 23 Jan 2019 21:20 WIB

Pemerintah Disarankan Buat Undang-Undang eSport

Mohammad Resha Pratama - detikSport
Ilustrasi pertandingan eSport (dok. Telkomsel) Ilustrasi pertandingan eSport (dok. Telkomsel)
Jakarta - Olahraga elektronik atau eSport sedang menjamur di Indonesia belakangan ini. Agar olahraga ini makin berkembang, butuh undang-undang yang melindungi para atletnya.

Indonesia jadi salah satu negara yang begitu menggilai eSport dalam beberapa tahun terakhir, meski demam itu sudah berlangsung dari awal 2000-an. Banyak orang-orang kini mulai mencari nafkah sebagai atlet eSport yang nominal uangnya terbilang tidak sedikit. Asian Games 2018 kemarin bisa dibilang jadi tonggak mencuatnya eSport di Indonesia.

Saat itu eSport masuk olahraga eksebisi di Asian Games dan mendapat sambutan positif dari publik. Alhasil, eSport pun disetujui oleh Komite Olimpiade Internasional (IOC) untuk dipertandingkan di SEA Games 2019 yang berlangsung di Manila, Filipina.

Pengumuman kabar adanya cabang olahraga eSport di SEA Games 2019 itu datang dari ketua komite penyelenggara SEA Games 2019, Alan Peter Cayetano. Artinya, setiap peraih medali di pertandingan eSport akan masuk hitungan mewakili negara.




Total ada enam medali emas yang akan diperebutkan di eSport, yang terbagi dalam tiga kelompok. Perinciannya dua untuk konsol, dua untuk PC, dan dua untuk mobile. Kalau sudah begini ada masa depan untuk para atlet eSport nantinya di Indonesia, dengan salah satunya mendapat pengakuan yang sama seperti atlet olahraga pada umumnya.

Maka dari itu, ada usulan bahwa pemerintah harus membuat rancangan undang-undang (RUU) sistem keolahragaan elektronik (eSports) demi memajukan industri ekonomi digital di Indonesia. Utamanya adalah memberi perlindungan kepada para atlet eSport tersebut, salah satunya adalah soal jaminan hari tua dan bonus terkait prestasi.

Selain itu dari sisi infrastruktur, ada dorongan untuk setiap provinsi memilik stadion eSport yang dapat menyelenggarakan kompetisi bertaraf internasional serta memperjuangkan terciptanya timnas Indonesia untuk berbagai macam ajang,

"Misalkan saja di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga, PKPI ingin agar Kementerian Dalam Negeri bisa mengizinkan kolom pekerjaan diisi sebagai atlet eSports. Dari sisi imigrasi, atlet Indonesia yang akan bertanding di luar negeri diharapkan dapat menggunakan visa khusus atlet," ujar Ketua Umum PKPI, Diaz Hendropriyono, dalam rilis kepada detikSport.

Untuk lebih memperkenalkan eSport kepada masyarakat luas, maka bakal diadakan acara Indonesia eSports Games (IEG) yang menggelar laga grand final di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu-Minggu, 26-27 Januari mendatang. PKPI sebagai partai pertama yang punya divisi eSports turut menyokong acara ini.




Ada 5 game yang dipertandingkan yakni pubg, mobile legend, CSgo, DotA dan Tekken dengan memperebutkan hadiah Rp 570 juta.

"Mereka yang akan bertanding pada pekan depan merupakan atlet-atlet yang saling kompetitif dan juga menjunjung tinggi asas sportivitas. Selain itu sayang ingin mengatakan, jangan berpandangan negatif bahwa para gamers itu pemalas dan menghambur-hamburkan uang," ujar Ketua Divisi eSports PKPI, Yudi Kurniawan.

"Sebaliknya mereka yang berkompetisi di ajang ini memiliki kecerdasan IQ yang tinggi dan ke depannya, harapan kami pemerintah bisa mengakomodir beberapa hal yang mendukung dalam ekosistem yang kaitannya dengan membangun industri kreativitas dan alternatif seperti e-Sports ini,"


(mrp/fem)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed