Guna Tingkatkan Kompetensi, Menpora Dorong Sertifikasi Pejabat

Jakarta - Menpora Imam Nahrawi melakukan Sidak (Inspeksi Mendadak) Pelatihan Bimtek dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar. Imam juga mengikuti jalannya Bimtek saat peserta fokus memperhatikan arahan dari trainer Icon Training Center.

"Saya duduk setengah jam di belakang rasa penasaran saya sangat dalam dan saya ingin menjadi peserta dari pelatihan Bimtek ini," kata Imam Nahrawi dalam keterangannya, Selasa (19/2/2019).

Baca juga: Revisi Bonus Rumah Atlet: Tanah dan Rumah Disiapkan, Atlet Tinggal Masuk

Pelatihan Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar yang diselenggarakan di Camp Hulu Cai, Ciawi, Bogor ini menurutnya adalah hal yang penting, mendasar, strategis dan fundamental dari tugas Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Saya baru tahu ada Perpres terkait Inpres bahwa boleh adanya integrasi jadi nanti soal pertanggungjawaban, pengawasan hingga pemeriksaannya akan lebih mudah hal baru inilah yang menjadi terobosan, saya harap Bapak Ibu menjadikan momen ini sebagai bagian peningkatan kapasitas kita sebagai pejabat Kemenpora," tegasnya.

Baca juga: Sambangi Rumah Duka, Menpora Ajak Atlet Muda Lanjutkan Semangat Purnomo

Dari 800 ASN, lanjut Imam, di Kemenpora baru ada 84 orang yang memiliki sertifikasi baru 10%, padahal idealnya adalah 50% jadi semua kita jika diberi tugas dan amanah ini harus siap setiap saat prinsipnya.

"Jika kita melakukan baik dan benar maka hasilnya pun akan baik dan benar, dan pertemuan kita ini pasti menguatkan etos kerja, kebersamaan tim dan memastikan kinerja kita harus lebih baik dari kementerian lain," ungkapnya.

Salah satu peserta pelatihan, Kabid Kompetisi Usia Muda Bambang Siswanto mengaku senang dan bangga atas kedatangan Menpora yang secara mendadak.

"Saya kaget sekaligus bangga Pak Menteri turut hadir secara mendadak ini ya, berarti antusias beliau sangat tinggi agar ASN atau pejabat di Kemenpora setidaknya 50% dari hampir seribu ASN memiliki sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," ujarnya.



(mul/mpr)