Jumat, 17 Mei 2019 13:27 WIB
Menpora Tagih Laporan Pertanggungjawaban Broadcasting Asian Games ke OCA
Foto: Rifkianto Nugroho/detikSport
Jakarta - Menpora Imam Nahrawi meminta laporan pertanggungjawaban dana promosi dan biaya broadcasting Asian Games 2018 kepada Olympic Committee Asia (OCA). Itu sebagai langkah antisipasi jika sewaktu-waktu diminta Komisi X DPR RI.
Asian Games 2018 sudah berakhir sembilan bulan lalu. Meski demikian, laporan pertanggungjawaban anggaran yang dibayarkan kepada OCA masih dalam proses.
Pemerintah pun meminta agar LPJ diselesaikan. Adapun laporan yang dimaksud terkait rincian dana 15 juta dollar AS untuk biaya promosi dan 30 juta dollar AS untuk biaya broadcasting.
"Jadi, saya sudah berkirim surat kepada OCA (9 Mei) untuk meminta pertanggung jawaban dana kurang lebih Rp 600 miliar dari broadcasting fee dan promosi, yang selama hampir setahun belum dipertanggung jawabkan ke pemerintah," kata Imam saat kata Imam saat ditemui di kediamannya di Widya Chandra III, Senayan, Kebayoran Baru.
"Ini penting sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah yang telah memberikan komitmennya lewat host city contract kepada OCA. Karena ini bukan dana kecil," Imam menjelaskan.
Menurut Imam, saat ini surat yang dikirimnya sudah diterima dan dibalas oleh pihak OCA pada Rabu (15/5). "Sudah dijawab dan dari mereka akan segera melaporkannya (secara rinci)," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, membenarkan surat tersebut. Menurutnya, langkah ini sebagai antisipasi jika ada pertanyaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Komisi X DPR RI. Apalagi di dalam surat kontrak Indonesia dengan OCA memang tertulis jelas soal laporan tersebut.
"Di HCC memang terungkap jadi laporan resmi OCA sesungguhnya durasinya satu tahun setelah Asian Games digelar. Tapi tak tertutup kemungkinan jika pemerintah meminta percepatan. Jadi tak perlu menunggu Agustus 2019," Gatot menjelaskan terpisah.
"Makanya 7 Mei lalu, Bapak Menteri (Imam Nahrawi) melakukan rapat internal dulu bersama INASGOC dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) terkait pengiriman surat. Apakah menyalahi aturan atau tidak dan ternyata semua mendukung," dia menambahkan.
"Kalau LPJ kami sudah beres. Kami hanya ingin menanyakan rincian penggunaan uang untuk apa saja, bukti penggunaannya mana saja karena surat pak menteri kalau suatu waktu kami ditanya BPK atau Komisi X. Uangnya tidak akan kembali kepada kami," Gatot mempertegas.
(mcy/fem)
Asian Games 2018 sudah berakhir sembilan bulan lalu. Meski demikian, laporan pertanggungjawaban anggaran yang dibayarkan kepada OCA masih dalam proses.
Pemerintah pun meminta agar LPJ diselesaikan. Adapun laporan yang dimaksud terkait rincian dana 15 juta dollar AS untuk biaya promosi dan 30 juta dollar AS untuk biaya broadcasting.
"Jadi, saya sudah berkirim surat kepada OCA (9 Mei) untuk meminta pertanggung jawaban dana kurang lebih Rp 600 miliar dari broadcasting fee dan promosi, yang selama hampir setahun belum dipertanggung jawabkan ke pemerintah," kata Imam saat kata Imam saat ditemui di kediamannya di Widya Chandra III, Senayan, Kebayoran Baru.
"Ini penting sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah yang telah memberikan komitmennya lewat host city contract kepada OCA. Karena ini bukan dana kecil," Imam menjelaskan.
Menurut Imam, saat ini surat yang dikirimnya sudah diterima dan dibalas oleh pihak OCA pada Rabu (15/5). "Sudah dijawab dan dari mereka akan segera melaporkannya (secara rinci)," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, membenarkan surat tersebut. Menurutnya, langkah ini sebagai antisipasi jika ada pertanyaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Komisi X DPR RI. Apalagi di dalam surat kontrak Indonesia dengan OCA memang tertulis jelas soal laporan tersebut.
"Di HCC memang terungkap jadi laporan resmi OCA sesungguhnya durasinya satu tahun setelah Asian Games digelar. Tapi tak tertutup kemungkinan jika pemerintah meminta percepatan. Jadi tak perlu menunggu Agustus 2019," Gatot menjelaskan terpisah.
"Makanya 7 Mei lalu, Bapak Menteri (Imam Nahrawi) melakukan rapat internal dulu bersama INASGOC dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) terkait pengiriman surat. Apakah menyalahi aturan atau tidak dan ternyata semua mendukung," dia menambahkan.
"Kalau LPJ kami sudah beres. Kami hanya ingin menanyakan rincian penggunaan uang untuk apa saja, bukti penggunaannya mana saja karena surat pak menteri kalau suatu waktu kami ditanya BPK atau Komisi X. Uangnya tidak akan kembali kepada kami," Gatot mempertegas.
