detikSport
Follow detikSport Linkedin share
Jumat, 23 Agu 2019 21:24 WIB

Persoalan PON 2020 Diserahkan ke Meja Presiden Jokowi

Mercy Raya - detikSport
Menpora Imam Nahrawi melakukan rapat internal bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, serta kementerian terkait. (dok. Humas Kemenpora) Menpora Imam Nahrawi melakukan rapat internal bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, serta kementerian terkait. (dok. Humas Kemenpora)
Jakarta - Menpora Imam Nahrawi berencana melaporkan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua kepada Presiden Joko Widodo. Pemerintah akan mencari solusi terbaik.

Menpora Imam menggelar rapat internal bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, serta kementerian terkait pada Jumat (23/8/2019). Rapat koordinasi tersebut membahas persiapan PON dan Pekan Olahraga Pelajar Nasional yang dilangsungkan di Papua tahun depan.

Papua sempat mewacanakan agar PON diundur hingga 2021. Mereka kesulitan mengadakan peralatan perlombaan.


"Tadi lebih banyak evaluasi terkait persiapan penyelenggaraan, baik itu infrastruktur, venue pertandingan, wisma atlet sampai soal pergeseran baik atlet maupun alat-alat pertandingan, dan faktor-faktor lain," kata Imam ketika ditemui di Kantor Kemenpora, Senayan.

"Tadi masing-masing menteri termasuk pemerintah provinsi Papua dan beberapa bupati di sana memberikan laporannya saat rapat. Kami melihat memang harus ada pendalaman yang lebih detail lagi, soal jumlah cabor, soal venue-venue yang harus dilakukan secara cepat, termasuk soal ketersediaan akomodasi bagaimana belasan ribu orang yang akan datang harus ada ketersediaan, menginap, konsumsi, transportasi, dan soal lain," Imam menjelaskan.

Meski rapat berlangsung namun tidak ada keputusan yang diambil. Sebab, hasil rapat akan dilaporkan kepada Presiden Jokowi pada Senin (26/8/2019).

"Tadi belum diputuskan, kami akan tunggu Senin nanti. Saya akan laporkan kepada Bapak Presiden (Joko Widodo), Menko PMK juga akan ikut. Setelah itu, baru lah akan dilihat secara rasional dan yang paking riil itu seperti apa. Semisal, berapa cabang olahraga, dan di sini lah kita butuh waktu untuk bicara dengan ketua umum PB PON, Bapak Gubernur Papua (Lukas Enembe)," ujar dia.

"Maaf ini tidak ada kaitannya dengan keamanan tetapi murni soal ketersediaan infrastruktur, karena harus ada tempat bertanding, tempat menginap kemudian transportasi dan tentu ini harus dibicarakan lebih detail," dia menambahkan.

Sebelumnya, penyelenggaraan PON telah ditetapkan berjalan sesuai jadwal awal. Hal itu disampaikan saat rapat koordinasi antara Plt Kadispora Papua Alexander Kapisa dan Sesmenpora Gatot S. Dewa Broto, serta induk cabang olahraga.

Hal tersebut guna menjawab wacana penundaan PON oleh Lukas Enembe lantaran terkendala pengadaan peralatan perlombaan dan pertandingan.

"Belum diputuskan (perhelatan PON). Kami masih menunggu sampai Senin," ujar menteri asal Bangkalan tersebut.

"Masih dalam pertimbangan karena seideal apapun rencana kami kalau pada waktu tertentu tidak tersedia akomodasi, fasilitas, kemudahan transportasi, berarti kan harus ada rasionalisasi cabor," dia menambahkan.



Simak Video "Keuangan Kemenpora WDP, BPK Tepis Terkait Kasus Imam Nahrawi"
[Gambas:Video 20detik]
(mcy/fem)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detiksport.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com