.webp)
Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua digelar 20 Oktober-2 November 2020. Multiajang olahraga itu akan mempertandingkan 37 cabor dari 47 cabor yang sudah ditetapkan. Pemangkasan 10 cabor itu ternyata menjadi polemik karena sejumlah pengurus besar/pusat cabang sudah menggelar Kualifikasi PON.
Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, berkirim surat kepada Presiden RI Joko Widodo pada 16 Januari 2020 untuk meminta agar cabor yang dicoret tetap dipertandingkan di luar provinsi Papua. Medali yang diperebutkan juga diperhitungkan masuk dalam klasemen.
Pemerintah dan KONI pusat merespons positif usulan itu. Salah satunya dengan melakukan perubahan pada Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2007 pasal 12 ayat 3. Isinya, soal Menteri menetapkan satu atau lebih pemerintah provinsi sebagai tuan rumah pelaksana PON.
Perubahan diterima, tapi muncul persoalan baru dari Papua. Mereka menolak Jawa Timur menjadi tuan rumah 10 cabor yang dicoret melalui surat Gubernur Papua Lukas Enembe yang dikirim ke Presiden RI pada 4 Februari lalu.
"Kami provinsi Papua tidak setuju atau menolak 10 cabor dipertandingkan di provinsi Jawa Timur," tulis surat tersebut.
Merespons itu, Menpora Zainudin Amali tak tinggal diam. Dia ingin memastikan langsung kebenarannya.
"Saya sudah tahu (soal surat tersebut) dari teman melalui Whatsapp. Saya akan datang ke Papua bersama Ketua Umum KONI Pusat (Marciano Norman) untuk bertemu langsung PB PON sekaligus memantau langsung persiapan di sana," kata Amali dalam pesan singkatnya kepada detikSport, Senin (10/2/2020).
"Nanti saya akan komunikasi lagi dengan KONI dan PB PON (terkait surat itu)," dia menambahkan.
(mcy/nds)
