PON Dipercepat, Bupati Kutai Enggan Kucurkan Dana

Jakarta - Gara-gara permintaan jadwal PON 2008 dipercepat, Bupati Kutai Kartanegara, Syaukani HR menyatakan tidak akan mengucurkan sebagian dana akomodosi. Seperti dalam rilisnya kepada wartawan di Jakarta, Syaukani HP menegaskan kalau pihaknya enggan merealisasikan janji dana dengan kisaran 25 persen sebagai tambahan dana akomodasi peserta PON XVII 2008 di Propinsi Kaltim, apabila pesta olahraga nasional itu tetap dimajukan jadwalnya dari September menjadi Maret 2008.Pernyataan itu dikirim lewat Lembaga Kajian Olahraga Prestasi (Lekop) Propinsi Kaltim yang ditandatangani Ketuanya Ali S Bakri, yang kemudian disampaikan Bupati Kutai Kertanegara ketika menerima Dirut PT Pertamina Bina Medika (Pertamedika) H.Moch Isnaini M.Kes.Alasan Syaukani tidak mendukung penyelenggaraan PON XVII 2008 yang dipercepat, dikarenakan sejumlah prasarana atau infrastruktur pendukung untuk pelaksanaan multi even nasional itu belum siap, khususnya di Kutai Kertanegara.Selain itu ada hal yang lebih penting lagi yaitu menyangkut agenda demokrasi di Kaltim, yakni pilkada. Bulan Maret seperti yang diusulkan, adalah masa proses Pilkada dan kampanye.Syaukani menjelaskan dana untuk PON itu belum diminta, tetapi menyangkut akomodasi peserta PON, Gubernur Kaltim berjanji menanggung biaya sekitar 75 persen dan 25 persennya dijamin oleh Kutai Kartanegara."Itu janji Gubernur Kaltim. Sebanyak75 persen dia dan Kukar 25 persen. Saya menjamin 25 persen asal tepat waktu. Kalau waktunya dimajukan belum tentu saya jamin," ujarnya.Pihak DPRD Kaltim sendiri sebagian besar fraksi menolak percepatan PON 2008 Samarinda. Lima dari enam fraksi di DPRD Kaltim menolak pelaksanaan PON XVII 2008 dipercepat.Kelima fraksi tersebut adalah Fraksi PAN, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, Fraksi PKB, dan Fraksi PPP. Hanya Fraksi PDIP yang tegas menyatakan dukungan PON dipercepat menjadi Maret 2008, bukan September 2008 seperti dijadwalkan sebelumnya.Gubernur Kaltim Suwarna AF mengatakan bukan kapasitasnya untuk menanggapi sikap lima fraksi di DPRD Kaltim yang menolak percepatan pelaksanaan PON 2008."Soal PON saya tidak bisa jawab. Bukan kapasitas saya untuk menjawab, bukan Gubernur bukan Pemprov. Yang berhak menjawab itu KONI Pusat. Sebab itu diputuskan dalam Raparnas KONI," tukasnya. (erk/)