Otda Perlemah Olahraga

Jakarta - Penerapan otonomi daerah ternyata turut andil dalam merosotnya prestasi olahraga di Tanah Air. Alasannya, anggaran pembibitan dan pembinaan atlit malah dipakai untuk pembangunan fisik.Menurut anggota Komisi X DPR-RI Ciprianus Aur, pada faktanya aspek olahraga di daerah kerap terpinggirkan karena sifatnya yang tidak terlihat nyata. Prioritas pemerintah daerah, opini dia, lebih mengutamakan pembangunan yang terlihat riil."Ada anggaran pembinaan, tapi prioritas pemda pada jembatan atau pertanian. Olahraga yang sifatnya pembinaan moral, tidak jadi prioritas karena secara fisik memang tidak kelihatan," kata Cipri dalam diskusi bertajuk 'Olahraga dan Nasionalisme' di Mario's Place, Menteng, Jakarta, Sabtu (21/7/2007).Padahal demi menjaga kelangsungan penganggaran pembinaan olahraga, terpaksa pasal 40 UU Olahraga yang melarang pejabat public jadi ketua KONI daerah tidak dapat dilaksanakan. Sebab dengan jabatan itu, pemda ada kewajiban moral untuk prioritaskan anggaran pembinaan olahraga dalam APBD.Di jajaran departemen sendiri terkadang ada egoisme sektoral. Contohnya di Depdiknas yang anggarannya tertinggi, terdapat pos olahraga pendidikan, tapi pelaksanaan program justru tidak selaras dengan Kementrian Negara Pemuda Olahraga."Ke depan ini harus lebih sinkron. Meneg pora yang anggarannya kecil, tidak akan bisa berbuat apa tanpa lintas departemen," tandas dia. (lh/krs)