.webp)
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir membentuk tim koordinasi untuk mempersiapkan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028 di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Salah satu fokus utamanya adalah memetakan venue yang sudah ada sehingga tidak perlu membangun fasilitas olahraga baru.
Keputusan itu diambil setelah Erick menggelar pertemuan dengan Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) R. Narendra Jatna, serta Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan Susilo Widhyantoro di Kantor Kemenpora, Rabu (1/7/2026).
Tim koordinasi nantinya akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk memetakan kesiapan pendanaan, venue, hingga cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada PON 2028.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hari ini saya bersama Ketua Umum KONI Pusat, Jaksa Agung Muda Intelijen, serta Deputi Bidang Pencegahan dan Pengawasan BPKP melakukan sinkronisasi. Berdasarkan usulan yang telah disampaikan daerah, kita harus memetakan kesiapan pendanaan di masing-masing daerah," kata Erick.
Tak Bangun Venue Baru
Erick menegaskan penyelenggaraan PON 2028 tidak boleh kembali mengulangi pola lama dengan membangun banyak venue baru yang akhirnya terbengkalai setelah pesta olahraga selesai.
"Selama ini sudah banyak venue yang dibangun untuk PON, tetapi setelah ajang selesai justru tidak dimanfaatkan sehingga menjadi pemborosan. Bahkan di berbagai daerah masih banyak venue yang terbengkalai dan tidak dapat digunakan lagi," ujarnya.
Karena itu, pemerintah ingin memaksimalkan fasilitas olahraga yang sudah tersedia di daerah penyelenggara. Selain soal infrastruktur, Erick juga menekankan pentingnya kesinambungan pembinaan olahraga nasional.
"Selain itu, kita juga harus memastikan keberlanjutan pembinaan olahraga nasional. Baik KONI, Kemenpora, maupun pemerintah memiliki harapan yang sama agar pembinaan olahraga berjalan berkesinambungan," katanya.
Menurut Erick, prestasi atlet di tingkat nasional harus terhubung dengan target di ajang internasional seperti SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade. "Indonesia harus memiliki roadmap pembinaan prestasi yang jelas, mulai dari atlet hingga seluruh ekosistem pendukungnya," ujar Erick.
Daerah Akan Paparkan Kesiapan
Sebagai tindak lanjut, tim koordinasi akan mengundang pemerintah daerah untuk mempresentasikan kesiapan masing-masing sebelum hasilnya dilaporkan kepada pemerintah pusat dan Presiden.
"Nantinya kami akan mengundang pemerintah daerah untuk memaparkan hasil pemetaan mereka sebelum dilaporkan kepada pemerintah pusat dan Bapak Presiden. Harapannya, penyelenggaraan PON 2028 dapat berlangsung sukses, baik dari sisi penyelenggaraan, administrasi, maupun keberlanjutan pengembangan olahraga nasional," ucap Erick.
Ia kembali menegaskan bahwa pemetaan pendanaan menjadi salah satu pekerjaan utama tim koordinasi. "Berdasarkan usulan yang telah disampaikan daerah, kita harus memetakan kesiapan pendanaan di masing-masing daerah. Selanjutnya hasil tersebut akan kami laporkan kepada pemerintah pusat," katanya.
KONI Sambut Positif
Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman mengapresiasi langkah Menpora yang telah menerbitkan Surat Keputusan penyelenggaraan PON XXII 2028 untuk NTB dan NTT.
"Hal ini sangat penting karena SK tersebut sudah diterbitkan sehingga NTT, NTB, DKI Jakarta, dan KONI Pusat dapat segera bergerak memantapkan persiapan," kata Marciano.
Marciano menjelaskan PON 2028 tidak hanya mempertandingkan cabang olahraga Olimpiade. Cabang olahraga yang dipertandingkan di Asian Games dan SEA Games serta berprestasi di tingkat nasional juga tetap mendapat tempat. Selain itu, tuan rumah diberikan kesempatan mengusulkan cabang olahraga unggulan daerah.
"Target kita adalah mewujudkan PON yang sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, sukses administrasi, dan sukses memberikan dampak ekonomi bagi daerah penyelenggara," ujar Marciano.
(mcy/krs)
