.webp)
Saat ini sebenarnya belum dipastikan sirkuit mana yang akan dipakai sebagai tuan rumah MotoGP 2017. Kementrian Pemuda dan Olahraga sudah memberi indikasi kuat kalau Sentul yang akan dipilih. Pemerintah memang tidak punya pilihan lain karena Sentul menjadi satu-satunya sirkuit internasional yang kini dipunya, meski harus melakukan banyak perbaikan sebelum layak menggelar lagi MotoGP.
Namun masalah baru kemudian muncul karena pemerintah mengatakan Sentul hanya akan dapat jatah jadi tuan rumah setahun saja. Pihak pengelola sirkuit jelas keberatan, karena dana besar yang akan mereka keluarkan untuk renovasi tidak sebanding dengan proyeksi pendapatan jika menggelar MotoGP satu tahun saja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menanggapi itu, Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, mengatakan ada beberapa pertimbangan pihaknya hanya memberikan satu musim saja ke Sentul. Gatot menyebut pihak Kemenpora mencoba memicu daerah lain untuk juga membangun sirkuit berskala internasional. Di sisi lain, pemerintah juga tengah mencari sirkuit yang lebih luas dan punya fasilitas lengkap.
"Namanya mau gelar MotoGP harusnya sirkuitnya jangan satu saja. Seperti di Spanyol coba lihat ada berapa banyak sirkuit yang menjadi pilihan. Pertimbangan lainnya adalah kami mencari sirkuit yang lebih komprehensif dibandingkan Sentul. Artinya sirkuit yang lebih lengkap dan luas," kata Gatot di Kantor Kemenpora, Kamis (24/3/2016).
Spanyol saat ini memang memiliki beberapa sirkuit balap internasional. Tapi mereka tidak menggunakan satu sirkuit bergatian dengan sirkuit lain. Spanyol di musim ini menjadi tuan rumah untuk empat seri balapan: Jerez, Catalunya, Aragon, dan Valencia.
Dijelaskan Gatot, Sentul bisa saja kembali menjadi pilihan di musim berikutnya. Namun aspek pendukung, misalnya akses jalan, juga harus diperbaiki. Gatot menyebut hingga kini pihak Sentul belum menyanggupi pembiayaan untuk renovasi juga pembangunan di bagian luar sirkuit.
"Sentul bisa saja, tapi kan yang kami lihat bukan satu aspek saja, tetapi ada aspek lain seperti akses luar sirkuit seperti apa," ungkapnya.
Kondisinya akan berbeda jika Sentul, misalnya, menyanggupi untuk membiayai pembangunan semua (dalam dan luar sirkuit). "Tapi kalau tiba-tiba seperti pembangunan flyover menjadi tanggung jawabnya APBN, ya kan tidak mungkin. Kami akan melanggar kalau bantu," kata dia.
"Sejak rapat di Kementerian PMK, 29 Januari lalu, sudah dijelaskan bahwa pemerintah itu tidak akan mengeluarkan apapun untuk seluruh event MotoGP yang berkaitan dengan pembangunan fisik. Pemerintah hanya sanggup mempertimbangkan untuk mengeluarkan biaya komitmen fee. Itupun bukan posting anggaran kemenpora tapi pariwisata,” Gatot menjelaskan.
Kondisinya akan berbeda jika lahan yang digunakan adalah milik negara. Jika skenarionya seperti itu maka dana APBN bisa disalurkan.
"Seperti GBK sebenarnya bisa saja, tapi kan sayang kalau kawasan itu tidak jadi sirkuit permanen, disamping ada persiapan Asian Games juga. Nah, Palembang pun kalau pakai APBD pun bisa, asalkan tanah yang digunakan milik negara,” pungkasnya.
(mcy/din)
