.webp)
Itu terjadi setelah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) menunjuk Rahmad Darmawan (RD) sebagai pelatih untuk menangani timnas U-23 di ajang multicabang dua tahunan tersebut.
Ketua Umum KONI Pusat, Tono Suratman, menyebut langkahnya dilindungi aturan yang menyatakan bahwa KONI adalah pengendali Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima), yang merupakan pemegang kebijakan untuk semua cabang olahraga yang akan diikutsertakan ke SEA Games. Tono berdalih penunjukan RD yang terkesan mendadak agar timnas punya waktu lebih panjang untuk bisa membentuk timnas yang lebih kualitas.
"Dipilihnya" nama RD sebetulnya tak jadi soal. Bahkan sebagian besar masyarakat Indonesia rasanya setuju dia melanjutkan misi merebut medali emas cabang sepak bola yang gagal dituntaskannya di Jakarta pada SEA Games 2011. Mungkin sulit menemukan alternatif nama lain untuk mewujudkan misi meraih emas tersebut.
Yang jadi soal, Tono menunjuk nama RD tanpa melalui prosedur yang baku. Nama RD seperti meluncur begitu saja tanpa melewati tahapan Seleksi Calon Pelatih Atlet Andalan Nasional seperti diamanatkan Pasal 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas. Di mana, tahapan Seleksi Calon Pelatih Atlet Andalan Nasional itu dilakukan oleh Tim Seleksi Pelatih Atlet Andalan Nasional mengikutsertakan pakar olahraga dan wakil dari induk organisasi cabang olahraga. Jelas prosedur ini tak dilalui karena terbukti PSSI melalui Ketua Komite Adhoc Timnas, Sihar Sitorus, justru menolak timnas bentukan KONI.
Aturan main serupa berlaku dalam hal penunjukan pemain yang akan menghuni timnas U-23 tersebut. Ada tahapan Seleksi Calon Atlet Andalan Nasional yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Atlet Andalan Nasional sesuai amanat Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010. Lagi-lagi, pakar olahraga dan wakil dari induk organisasi cabang olahraga wajib dilibatkan dalam proses seleksi tersebut.
Mengapa faktor "induk organisasi cabang olahraga" tak bisa diabaikan dalam proses pembentukan timnas? Jawabannya sederhana sekali: karena memang begitulah seharusnya. Kehadiran pakar olahraga dan wakil dari induk organisasi cabang olahraga diperlukan agar proses ini dapat dilaksanakan secara terbuka, objektif, jujur, adil, dan bersifat tidak diskriminatif seperti diamanatkan Pasal 8. Tanpa keterlibatan induk organisasi cabang olahraga, Satlak Prima jelas tak punya kapasitas dan kompetensi untuk memenuhi kriteria seleksi yang objektif.
Aturan perundangan yang lebih tinggi juga mengatur demikian. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, tepatnya Pasal 49 Ayat (2) huruf g dengan gamblang disebutkan bahwa induk organisasi cabang olahraga wajib mempersiapkan tim nasional untuk mengikuti pekan olahraga internasional dan kejuaraan olahraga internasional. Tugas membentuk timnas itu bahkan dinyatakan sebagai kewajiban induk organisasi cabang olahraga!
Jelas kiranya, KONI maupun Satlak Prima sama sekali tak bisa mengabaikan keberadaan PSSI sebagai induk organisasi cabang olahraga sepakbola dalam mempersiapkan timnas untuk SEA Games 2013. Sebab sampai saat ini Pemerintah maupun AFC-FIFA masih mengakui PSSI -- di bawah pimpinan Djohar Arifin -- sebagai federasi sepakbola nasional yang sah di Indonesia.
Sebagian pihak memang mencoba memahami sikap Tono sebagai tindakan darurat di tengah konflik sepakbola nasional. Namun alasan ini sulit untuk dibenarkan karena faktanya organisasi PSSI tetap berfungsi, termasuk beraktivitas di kejuaraan internasional semacam Piala AFF. Artinya, PSSI masih mampu memenuhi "kewajiban konstitusionalnya" sehingga tak bisa diabaikan eksistensinya oleh KONI maupun Satlak Prima.
Dengan pikiran positif, saya menduga keputusan sepihak Tono menunjuk RD lebih banyak didasari keinginan melihat timnas U-23 meraih prestasi terbaik di Myanmar, 11-23 Desember 2013. Maklum, hampir 22 tahun medali emas sepakbola tak pernah lagi diraih kontingen Indonesia di pesta olahraga antarbangsa Asia Tenggara.
Hanya saja, Tono sepertinya tidak sabar mengikuti dinamika yang sedang terjadi dalam persepakbolaan nasional. Makanya, Asisten Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, Joko Sulistyono, segera mengingatkannya agar sebaiknya berkomunikasi dengan PSSI terlebih dahulu sebelum menentukan pelatih dan membentuk timnas.
Lalu, apa langkah terbaik yang sepatutnya ditempuh Tono dan Satlak Prima dalam pembentukan timnas U-23 untuk SEA Games 2013?
Yang utama, tentu saja, mematuhi ketentuan pembentukan timnas sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007. Ini penting agar timnas yang terbentuk tidak "cacat hukum".
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pelaksana Prima, Tono bisa berperan besar memastikan terciptanya objektivitas seleksi. Misalnya, dengan memastikan bahwa kandidat pelatih dan pemain yang disodorkan oleh PSSI harus berasal dari berbagai kompetisi yang ada. Jika calon pelatih dan pemain yang disodorkan PSSI ternyata hanya dari satu "kelompok", Tono bisa saja meminta PSSI mengirim ulang.
Yang lebih penting, Tono harus mampu "mengawal" pembentukan timnas ini agar benar-benar diikuti oleh putra-putra terbaik bangsa. Jika, misalnya, sebagian pemain atau pelatih asal kompetisi tertentu ternyata tak dilepas oleh klubnya, Tono sebagai Ketua Dewan Pelaksana Prima perlu turun tangan agar persoalan tersebut teratasi.
Jika itu dapat diwujudkan, Tono tak hanya layak mendapat pujian atas perannya dalam menjalankan amanat peundangan-undangan secara konsisten. Lebih dari itu, publik sepakbola Indonesia mungkin akan mengingatnya sebagai tokoh yang berjasa menemukan "sejumput" solusi di tengah kisruh sepakbola nasional saat ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
===* Penulis adalah pengamat sepakbola.
(a2s/mfi)
