Kemenpora soal MotoGP 2017: Now or Never

Jakarta -

Pemerintah Indonesia tetap pada komitmennya untuk dapat menggelar MotoGP mulai 2017. Walaupun belum ada keputusan pasti soal sirkuit, tapi saat ini dianggap kesempatan terbaiknya.

Demikian disampaikan juru bicara Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, menanggapi banyaknya reaksi di kalangan masyarakat setelah kemarin pihaknya menyatakan Sirkuit Sentul batal menjadi venue hajatan yang direncanakan itu. [Berita sebelumnya: Kemenpora: MotoGP Batal di Sentul, Presiden Minta Tinjau Ulang Lokasi]

Jika Sentul diputuskan tidak dipilih pemerintah untuk menggelar MotoGP, pemerintah akan mengusahakan membuat sirkuit baru.

"Kita tahu bahwa potensi pasar Indonesia untuk otomotif, kita salah satu yang terbesar di dunia. Kami pun sadar, kalau nanti MotoGP berlangsung, multiefeknya akan lebih besar ketimbang ongkos yang dikeluarkan. Jadi, kami tidak berpikir untuk hari ini saja, walaupun terkesan seakan-akan besar sekali (pengeluaran di tahun ini)," tutur Gatot di kantor Kemenpora, Jakarta, Kamis (28/1/2016).

Ia juga menampik bahwa urusan MotoGP yang memerlukan dana besar ini membuat pemerintah tidak fokus pada agenda-agenda lain yang juga dituntut perhatian besar.

"Kalau soal prioritas pembinaan, kami tetap jalankan. Persiapan Asian Games juga tetap berlangsung. Juga dengan TAFISA. Lalu soal MotoGP, karena kebetulan kita (Indonesia) ditawari Dorna, meskipun ada tenggat waktunya. Mohon digarisbawahi, apa yang sedang kami lakukan ini bukan untuk hura-hura," tegasnya.

Gatot menambahkan, pihaknya akan terus mengupayakan supaya kesempatan menjadi tuan rumah MotoGP 2017 tidak sampai lepas. Sebab, selain banyak negara yang antre, ini dinilai sebagai waktu yang paling realistis untuk mewujudkannya.

"Kalau setelah 2019, belum tentu ada jaminan Indonesia bisa mendapatkan kesempatan itu. Ibaratnya, now or never."

Upaya terdekat Kemenpora adalah melanjutkan komunikasi dengan Dorna. Hari Senin lalu Menpora Imam Nahrawi menyurati Dorna untuk meminta perpanjangan waktu penyelesaian administrasi, yaitu masterplan dan Keppres, yang semula dijadwalkan kelar 30 Januari 2016.

Baca juga: Kemenpora dan Beban-Beban yang (Ingin) Dipikulnya Sekaligus

"Intinya, kami masih realistis. Hanya saja mungkin peta jalannya yang harus dibeberkan kepada publik, grand design-nya seperti apa. Selama ini publik tahunya kaget-kagetan. Kalau road map jelas, mungkin publik tidak akan kaget. Kembali ke tadi masalah pembinaaan, SEA Games, Asian Games, bahkan terdekat Olimpiade sudah punya posnya sendiri-sendiri. Jadi tidak akan mengganggu anggaran pembinaan yang lain," papar Gatot.

(mcy/a2s)