Pendaftaran Ditutup, PBSI Akan Verifikasi Calon Ketua Umum

Jakarta - PBSI menerima dua nama pendaftar calon ketua umum periode 2016-2020. Langkah selanjutnya, PBSI bakal memverifikasinya.

Hingga pendaftaran bakal calon ketua umum ditutup pukul 17.00 WIB, Kamis (27/10/2016), PBSI cuma menjaring dua nama sejak dibuka 15 Oktober. Selain petahana Gita, muncul nama Wiranto, yang pernah memimpin induk organisasi bridge dan karate ini kini menjabat sebagai Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).

Gita lebih dulu mengembalikan formulir pendaftaran pada 17 Oktober. Wiranto menyusul dengan menyerahkan pada 26 Oktober.

Yang menggelikan, kedua tim sama-sama didukung oleh 18 pengurus provinsi PBSI. Padahal, jumlah suara pemilih dalam Musyawarah Nasional adalah 34 pengurus provinsi + 1 suara Pengurus Pusat PBSI. Artinya, ada pengprov PBSI yang bermain dua kaki, mendukung Gita dan Wiranto.

Setelah ditutup, berkas pendaftaran kedua calon akan mulai diverifikasi oleh Tim Penjaringan yang diketuai oleh Fuad Basya. Dituturkan Fuad yang mantan perwira tinggi TNI AD, proses verifikasi akan berlangsung pada 28-30 Oktober 2016.

"Kami memulai verifikasi Jumat , 28 Oktober. Sejauh ini kedua calon memiliki jumlah dukungan yang sama yaitu 18 suara pengurus provinsi. Berarti ada yang dobel? Iya memang ada yang dobel karena jumlah pengrov hanya ada 34," tutur Fuad seperti dikutip Badminton Indonesia.

"Dalam verifikasi awal kami sudha mendapatkan hal-hal yang perlu disampaikan kepada pendaftar, misalnya kalau ada persyaratan yang kurang. Sebagai gambaran, surat dukungan pengurus provinsi yang hanya ditandatangani sekretaris umum, bukan ketua umum pengprov yang bersangkutan. Kemudian akan kami tanyakan apakah ini bisa diperbaiki, istilahnya administrasinya harus disempurnakan lagi," tambah Fuad.

Usai verifikasi awal, tim penjaringan akan menentukan berapa jumlah suara yang valid, berapa yang tidak valid. Hal ini bakal ditentukan tim penjaringan pada 30 atau 31 Oktober 2016.

Hasil laporan tim penjaringan kemudian secara resmi akan dipaparkan di hadapan forum peserta Musyawarah Nasional 2016 yang akan berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, pada 30-31 Oktober 2016.

"Tim penjaringan tidak berhak menentukan siapa yang lolos dan siapa yang tidak lolos. Kami hanya melihat administrasinya, apakah ada yang kurang dari pendaftar. Nanti keputusan akan diambil oleh ketua sidang Munas," ucap Fuad menutup pembicaraan.




(fem/din)