Persaingan Kursi Ketum PBSI Menggeliat, Dua Balon Ambil Formulir
Sudah ada bakal calon ketum PBSI yang mengambil formulir. (Foto: Dok. PBSI
Perebutan kursi panas ketua umum PBSI masa bakti 2020-2024 mulai terlihat. Tercatat sudah ada dua kandidat yang telah mengambil formulir pendaftaran.
Ketua Tim Penjaringan Munas PBSI, Edi Sukarno, mengatakan selain kubu Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna, Ketua Pengprov PBSI Banten, Ari Wibowo, disebut juga ikut dalam bursa pencalonan Ketum.
"Perkiraan cuma dua saja (yang ikut), Pak Agung (Firman Sampurna) dan Pak Ari tapi masih belum ada yang mengembalikan formulir. Kita tunggu saja," kata Edi kepada pewarta, Kamis (22/10/2020).
Diketahui, pengembalian formulir sudah dimulai hari ini sampai 26 Oktober pukul 17.00 WIB. "Tapi bisa saja ada yang datang lagi (ambil formulir) tapi semua tergantung lolos tidaknya persyaratan (pendaftar)," lanjutnya.
Menyoal persyaratan bakal calon Ketum PBSI, Edi telah membeberkan sebelumnya. Antara lain, menyerahkan surat pernyataan kesiapan mentaati AD/ART PBSI, menyertakan surat pernyataan tidak sedang menjabat sebagai pengurus organisasi cabang lain.
Baca juga: Moeldoko Tolak Masuk Bursa Calon Ketum PBSI |
Selain itu, bakal calon tidak sedang menjabat sebagai pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di semua tingkatan, dan mendapat dukungan dari 10 pengprov yang sah berikut tanda tangan dari ketua umum dan sekretarisnya.
Sejauh ini hanya ada 32 pengprov yang memiliki hak suara dari 34 pengprov. Dua pengprov yang tidak memiliki suara ialah Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara.
"Makanya, kalaupun sudah mengembalikan formulir kami masih verifikasi kelengkapannya. Kalau kurang kami beri kesempatan hingga 30 Oktober, setelah itu kami melakukan rapat pleno," dia menjelaskan.
"Yang jelas saya baru tahu dua orang itu saja. Kami masih tunggu (pengembalian formulirnya)."
Musyawarah Nasional PBSI dijadwalkan berlangsung di Serpong, Tangerang, 5-6 November. Agenda pemilihan Ketum PBSI yang baru sempat diperkirakan mundur menjadi tahun depan karena kondisi pandemi COVID-19.
PBSI juga sempat meminta kelonggaran KONI Pusat untuk dimundurkan enam bulan dari waktu seharusnya akhir tahun ini. Akan tetapi, rencana itu akhirnya urung terlaksana.
