detikSport
Follow detikSport Linkedin share
Jumat, 06 Nov 2020 19:25 WIB

Tak Masalah Ketum PBSI dari Pejabat Publik, Asal...

Mercy Raya - detikSport
Djoko Pekik Irianto PBSI boleh dipimpin pejabat publik, ini syaratnya. (Foto: dok.Istimewa)
Jakarta -

Pemerhati olahraga Djoko Pekik Irianto menilai tak masalah Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) kembali dipimpin pejabat publik. Syaratnya punya komitmen yang tinggi.

Musyawarah Nasional PBSI memutuskan Agung Firman Sampurna sebagai Ketua Umum PBSI masa bakti 2020-2024. Ia terpilih setelah menjadi calon tunggal dalam bursa pemilihan Ketum pengganti Wiranto pada Jumat (6/11/2020).

Terpilihnya Agung semakin menambah rentetan Ketua PBSI yang notabene tak jauh-jauh dari pejabat negara, meskipun kali ini bukan dari kalangan militer. Agung merupakan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang baru ditasbihkan kepengurusannya untuk periode 2019-2022.

Bagi Djoko Pekik, pilihan tersebut tetap harus dihormati. Sebab, tak ada larangan bagi pejabat publik untuk duduk dalam kepengurusan organisasi cabang olahraga.

"Karena regulasi tak menyebut itu, yang dilarang ialah pejabat publik tak boleh dari kalangan KONI. Dengan begitu menurut saya siapapun boleh asalkan punya komitmen yang tinggi untuk membangun dan mengembalikan kejayaan bulutangkis di kancah dunia. Apalagi kita merencanakan menjadi tuan rumah olimpiade 2032. Poin saya ialah komitmen yang utuh dan tinggi," kata Djoko dalam perbincangan dengan detikSport.

"Tentu akan ada pertanyaan soal conflict of interest. Menurut saya, selagi konflik kepentingan dalam hal positif saya kira tak masalah ya, asal nanti tidak terus bersentuhan dengan BPK, tidak bersentuhan dengan penggunaan APBN yang tidak benar. Tapi kalau menurut saya kalau dia ketua BPK pasti akan baik lagi."

Djoko tak menepis, kepengurusan yang dinahkodai pejabat publik cukup besar tantangannya terutama soal waktu menyambangi atlet. Apalagi hal itu juga kerap terjadi pada era-era sebelumnya.

Namun, menurut kondisi itu diatasi dengan menunjuk ketua harian PBSI yang benar-benar paham tentang dunia perbulutangkisan, baik itu manajemennya atau cabang olahraganya.

"Ya itu yang perlu diatasi bahwa ketua hariannya sebagai acting of ketum ini bisa mengkondisikan apa yang dimiliki oleh ketum, apa yang bisa menjadi keterbatasan ketum, itu satu yang harus diketahui," dia menjelaskan.

"Lalu yang kedua, apa yang menjadi keinginan atlet dan pelatih, itu harus diakomodasi, jadi ketua harian ini yang menjembatani, oh atlet ingin dikunjungi, diajak bicara, tentu ketua harian yang tahu persis, dan ketua harian ini yang akan membawa ketum sesekali untuk dialog. Jangan sampai ketua harian jadi pejabat juga, nanti tak nyambung juga," katanya.

Selain dari sisi organisasi, kepengurusan Agung Firman sejatinya juga mendapat banyak pekerjaan rumah yang harus segera dibereskan. Tahun depan, pebulutangkis Indonesia dihadapi dengan berbagai event besar dari mulai mempertahankan gelar All England, mengembalikan piala supremasi Thomas dan Uber, hingga Olimpiade yang menjadi puncak dari ajang olahraga tertinggi.

Bagaimana pun bulutangkis, yang dibina PBSI, merupakan tulang punggung Indonesia untuk mempertahankan medali emasnya. "Ini harus dipilih memang event-event mana yang bisa ikut. Menuju Olimpiade, pasti banyak super series dan ini tentu harus dipilih. Kedua, atlet ini sering ikut open, yang terkadang yang tidak memberi poin kepada kualifikasi olimpiade, biasanya cari uang hadiah, itu yang perlu dihindari. Jadi fokusnya ke olimpiade," Djoko menuturkan.

"Tapi tentu nanti atlet bertanya, lo kalau saya tak ikut ini padahal ini adalah tujuanku diantaranya untuk mendapat finansial. Nah, ketum harus biasa menjawab, misalnya tak usah pikir disitu kita carikan kompensasi uang tapi dengan menggandeng pihak swasta. Karena APBN tak bisa toh. Makanya, kalau punya komitmen yang tinggi apapun dilakukan, networking kemana-mana, dan sebagainya," dia menegaskan.

Terkait itu, dia berharap Ketum terpilih bisa memperbaiki program pembinaan bulutangkis. "Kita ketahui dari regenerasi kurang bagus. Nah, regenerasi untuk ke sebuah event, siapa yang disiapkan untuk nanti Olimpiade 2021, 2024, 2032, itu harus sudah tertata dari sekarang. Jadi jelas tidak harus Kevin Sanjaya/Marcus Fernaldi terus, tapi harus ada layernya yang bertuga tiap tahun olimpiade," dia menyarankan.

(mcy/cas)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detiksport.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com