.webp)
Listyo Sigit Prabowo terpilih menjadi ketua umum PB ISSI. Statusnya sebagai sekjen PP PBSI akan dibahas di rapat pleno?
Rangkap jabatan ini menjadi soal lantaran dalam AD/ART PBSI dijelaskan melarang adanya rangkap jabatan bagi pengurus pusat untuk menghindari konflik kepentingan dan mewujudkan tata kelola yang baik.
Aturan itu tertuang dalam AD/ART PP PBSI Pasal 14 ayat 2 butir g ; 'Semua jabatan di pengurus pusat/pengurus provinsi/pengurus kabupaten/kota tidak boleh rangkap jabatan di semua tingkatan cabang olahraga lain selain cabang olahraga bulutangkis.'
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PBSI melalui Kepala bidang Humas dan Media, Broto Happy, membenarkan hal tersebut.
"Seharusnya kalau mengacu regulasi, ya aturan tetap aturan. Pak Listyo wajib harus memilih (salah satu) karena organisasi bisa berjalan jika semuanya tertib AD/ART," kata Broto kepada detikSport, Minggu (4/4/2021).
"Makanya semua keputusan ada pada Pak Listyo. Tapi tidak mungkin merangkap lah karena di AD/ART jelas tidak boleh ada rangkap di induk organisasi yang lain," dia menegaskan.
PP PBSI rencananya bakal melakukan pelantikan kepengurusan pada 9 April mendatang di salah satu hotel. Setelah itu, mereka lanjut dengan rapat pleno. Salah satu agendanya membahas tentang agenda program PBSI.
"Rencana agenda awal program PBSI memang seperti itu. Setelah kasus ini apakah dibahas atau tidak. Berubah atau tidak atau ditambahkan agendanya? saya belum dapat update lagi," ujarnya.
"Saya juga tidak bisa jawab terkait apakah sebelumnya Pak Listyo sudah melakukan komunikasi dengan Ketum PBSI terkait jabatan baru (baik sebelum atau sesudah penunjukkan)," kata Broto.
Meski begitu, Broto berharap situasi ini bisa segera selesai. "Mungkin nanti saat rapat pleno segera didapat solusi terbaiknya (terkait status Kapolri Listyo Sigit Prabowo)," harap dia.
(mcy/cas)
