Pengprov Pelti Protes ke Pengurus Pusat Tenis

ADVERTISEMENT

Pengprov Pelti Protes ke Pengurus Pusat Tenis

Tim Detikcom - Sport
Kamis, 17 Nov 2022 21:09 WIB
Tennis - Wimbledon - All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Britain - July 6, 2022  General view during the quarter final match between Spains Rafael Nadal and Taylor Fritz of the U.S. REUTERS/Toby Melville
Foto: REUTERS/Toby Melville
Jakarta -

Mayoritas pengurus provinsi Persatuan Lawn Tenis Indonesia (Pengprov Pelti) menggelar pertemuan di Jakarta, Kamis (17/11) malam WIB, untuk melakukan protes kepada pengurus pusat (PP) Pelti.

Penyebabnya, banyak aturan yang ditabrak jelang pelaksanaan musyawarah nasional (Munas) PP Pelti pada 18-21 November mendatang. Pengprov yang berjumlah lebih dari 20 itu menjelaskan, ada dua hal yang jadi konsentrasi pembahasan dalam pertemuan mereka untuk kemudian diprotes ke PP Pelti.

Pertama, PP Pelti dianggap main mencabut surat SK perpanjangan kepengurusan Pengprov Pelti Aceh empat hari sebelum Munas.

"Kedua ialah soal peraturan organisasi (PO) yang dibuat tanpa melibatkan seluruh Pengprov Pelti. Ketiga, pembentukan tim penjaringan dan penyaringan calon Ketua Umum Pelti tidak independen dan terkessan ada nepotisme. Keempat, proses pemilihan calon ketua umum pusat tidak transparan dan terbuka," beber juru bicara Pengprov Pelti yang protes ke PP Pelti, Achmad Puaddi.

Menurut para pengprov tersebut, ada pertentangan jika mengacu kepada AD/ART Pelti Bab V pasal 31 poin 2. Dalam pasal itu dijelaskan bahwa Pengurus Pusat Pelti selambat-lambatnya satu bulan sebelum Munas harus sudah menyiapkan bahan Munas secara tertulis dan menyampaikan kepada semua pengurus provinsi.

"Sedangkan rancangan tata tertib Munas baru ditandatangani pada 11 November 2022 dan disampaikan 13 November 2022 ke Pengurus Provinsi Pelti melalui WA/Email, padahal Munas diselenggarakan pada 18-21 November," tuturnya.

PP PeltiPP Pelti Foto: dok. PP Pelti

Ada pula persoalan ketidaklaziman pembuatan surat mandat Munas Pelti yang berubah-ubah. Mandat harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Umum Pengprov Pelti, setelah itu diubah hanya Ketua Pengprov Pelti saja.

"Kemudian, saat diyakangkan sanggahan, tidak ada tindak lanjut atau respons terkait sanggahan yang dilakukan beberapa Pengprov Pelti mengenai surat keputusan PP Pelti Nomor 63 Tahun 2022 tentang Peraturan Organisasi (PO) Penjaringan dan Penyaringan Ketua Umum PP Pelti masa bakti 2022-2027, 2 September," tegas pria yang juga Ketua Pengprov Pelti NTB.

Achmad Puaddi meminta agar PP Pelti tidak asal main tabrak aturan jelang Munas untuk kepentingan sesaat dan mempertahankan kekuasaan. Langkah PP Pelti dianggap tak etis itu dan melanggar aturan sendiri menjadi contoh buruk bagi PP Pelti ke depan.

"Kalau dipahami, memang ada calon yang mau menang dan mau unggul, tetapi ini tidak boleh keluar dari aturan. Protes ini, kami sampaikan ke PP Pelti. Jangan nanti kami diberikan pendidikan atau contoh yang kurang pas di antara Pengprov ini. Jangan sampai PP Pelti begini, daerah nanti ikut-ikutan dan ini tak tak baik untuk Pengprov," tandasnya.



Simak Video "Prabowo ke Kader PKB: Deklarasi Gampang yang Penting Kita Menang"
[Gambas:Video 20detik]
(ran/yna)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT