Hal itu mereka suarakan saat ngeluruk ke Gedung DPRD Kaltim, Jl Teuku Umar, Samarinda, Selasa (5/6/2012) siang. Mereka membentangkan spanduk sambil berorasi di sana, di sela-sela kegiatan Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) PON XVIII Riau.
Sekitar 50 orang perwakilan atlet dan pelatih diterima Wakil Ketua DPRD Kaltim Hadi Mulyadi dan sejumlah wakil rakyat lainnya. Mereka menumpahkan uneg-uneg mereka terkait tentang janji bonus yang dikhawatirkan tidak berjalan mulus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk kepastian, kami menuntut bonus Rp 250 juta dianggarkan di APBD Kaltim dan Gubernur Kaltim berupa SK (Surat Keputusan)," ujar Muslimin.
Ia menambahkan, beberapa bulan lalu gubernur memang telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama 105 perusahaan sebagai 'Bapak Angkat' untuk menanggung realisasi bonus emas Rp 250 juta, dengan estimasi anggaran seluruhnya mencapai Rp 70 miliar.
"Tapi sampai sekarang seperti apa dan kepastian menanggungnya, bagaimana. Mereka (105 perusahaan) jangan hanya mengeruk SDA Kaltim, tapi juga harus peduli atlet Kaltim terutama untuk Kaltim di PON nanti. Kalau masih tidak jelas, kami semua atlet dan pelatih kompak tidak akan mengikuti PON XVIII di Riau. Tidak ada target tiga besar," tutupnya.
(a2s/din)