.webp)
KONI menggelar Musyawarah Olahraga Nasional dengan agenda utama mencari Ketua Umum KONI Pusat baru pada 3 Juli 2019. Panitia membuka pendaftaran sejak 12-21 Juni. Tapi menjelang pemilihan, KONI masih menyimpan banyak masalah. Terutama soal tunggakan gaji karyawan selama lima bulan.
Muddai, yang kini menyiapkan diri sebagai bakal calon KONI Pusat, mengetahui soal kondisi tersebut. Dia bilang KONI memang tidak bisa mengandalkan anggaran pemerintah 100 persen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Memang sebagian itu harus ada dana-dana yang siap dari sponsor seperti operasional sekretariat, gaji karyawan. Sebab, karyawan KONI bukan Pegawai Negeri Sipil. Ada dasar apa menggunakan uang negara kepada pegawai swasta? Kecuali hibah. Nah, jadi nanti bisa saja menggunakan anggaran pemerintah dengan catatan yang bekerja ini PNS," kata Muddai di kawasan Senayan, Minggu (16/6/2019).
"Artinya, saya akan meminta Kemenpora dan Menko PMK minta tolong pegawai mereka untuk diperbantukan ke KONI. Ya, sekitar 20 sampai 30 orang untuk di BKO-kan agar sah menggunakan dana pemerintah. KONI membantu dengan memberi uang transport agar lebih meringankan," dia menambahkan.
Muddai mengatakan juga memberlakukan aturan yang sama saat dirinya menjabat sebagai Ketua KONI Provinsi Sumatera Barat. Dia bilang, sebagian besar karyawan KONI merupakan perbantuan dari provinsi dan Dispora.
"Mereka itu pegawai negeri yang diperbantukan di KONI. Kalau dana hibah? Itu bisa dipakai untuk program," ujar dia.
"Kayaknya iya (menalangi). Cuma say atak mau bicara vulgar nanti dikira sombong. Untuk masalah gaji? Itu nanti ada pembicaraan tapi bukan otomatis tanggung jawab yang baru, enggak, ini bukan perusahaan," katanya.
"Tapi ke depan insya Allah tidak ada (masalah gaji) di kepengurusan saya (jika terpilih)," dia mempertegas.
(mcy/fem)
