'Musornas KONI Pusat Harusnya Dahulukan Kepentingan Bersama'

'Musornas KONI Pusat Harusnya Dahulukan Kepentingan Bersama'

Mercy Raya - Sport
Selasa, 02 Jul 2019 17:27 WIB
Musornas KONI digelar di Hotel Sultan, Senayan, mencari ketum baru (Rengga Sancaya/detikSport)
Jakarta - Wakil Ketua PB PABBSI, Joko Pramono, menyesalkan kericuhan yang terjadi di Musyawarah Organisasi Nasional (Musornas) KONI Pusat. Hal tersebut tak perlu terjadi jika semua pihak tak memaksakan kehendak masing-masing.

Musornas digelar di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Senayan, Selasa (2/7/2019), mulai pukul 09.00 WIB. Musornas diikuti 101 anggota suara, yang terdiri dari 34 KONI Provinsi dan 67 cabang olahraga.

Namun, baru juga mulai membahas tata tertib, kondisi Musornas sudah panas. Sejumlah anggota merasa tak sepakat dengan tatib yang dikeluarkan karena terkesan memaksakan kehendak.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Atas aksi itu, beberapa anggota ada yang memilih walk out, malah sempat terjadi keributan sampai-sampai pimpinan KONI Pusat Tono Suratman meminta anggota tenang. Pihak keamanan juga masuk ke dalam untuk ikut melerai kericuhan.




"Ini semua kekacauan akan terjadi terus jika membawa kepentingan masing-masing. Jadi kita akan bisa tenang kalau semua punya satu visi yaitu ingin menyelamatkan olahraga bangsa Indonesia," kata Joko kepada detikSport, di sela-sela isoma Musornas.

"Yang kedua, kalau kita sudah membawa calon pasti interestnya calon saya harus menang. Sekarang kita ikuti aturan saja, Tim Penjaringan dan Penyaringan Pemilihan Umum bahwa yang maju harus yang memenuhi syarat. Nah, akibat dari itu dicari kesalahan-kesalahan, itu yang terjadi hari ini. Contohnya, buku belum jadi 14 hari sebelumnya, itu ngawur KONI. Wah, AD/ART belum siap, diajukan ini belum siap," dia menjelaskan.

"Kalau saya pribadi, lebih cepat KONI diganti lebih baik karena KONI sudah tak ada gregetnya. Sudah dua periode ini KONI seperti dimatisurikan, dan diambil alih Menteri. Kelihatannya pengurus sekarang tak bisa memecahkan kebuntuan itu sehingga kenapa tunggu sampai Oktober, ya ganti saja."

"Mereka tentu saja tak mengakui saya gagal, tapi sebagai induk organisasi saya sudah merasakan KONI jatuh sama sekali. Sekarang saya terima uang saja langsung dri kementerian, benar gak? Kalau ada UU harusnya ikut UU, atau UU diganti. Jadi satu permasalahan diselesaikan dulu supaya KONI bisa bangun lagi, supaya siapa yang pimpin bisa greget," ujar dia.




Berbeda dengan Joko, Sekretaris PB Wushu Indonesia Ngatino justru tak sepakat soal pemilihan ketua umum yang dipercepat. Sebab, akan membebani kepengurusan baru. Apalagi persoalan finansial belum kelar sepenuhnya.

"Masalah beda sana sini sebenarnya wajar saja. Tetapi di pasal kan jelas bahwa masa jabatan Ketua Umum KONI lima tahun dan baru berakhir akhir tahun ini. Jika dimajukan pun harusnya persetujuan rapat anggota, tapi ini tidak dan malah berkembang ke hal yang lain," kata Ngatino terpisah.

"Cuma baru kali ini terjadi biasanya kan mundur ini maju enam bulan. Kalau alasannya SEA Games justru jangan membebani pengurus baru karena mereka juga pasti lagi meraba-raba," dia melanjutkan.

Wushu sendiri masih belum menentukan sikap soal calon Ketum baru. Pasalnya sulit mencari sosok tepat untuk menjadi Ketua Umum KONI Pusat yang mau menerima pelimbahan dari organisasi sebelumnya. Tidak hanya hari ini, melainkan masa depan KONI selanjutnya.

Sampai berita ini diturunkan, Musornas sudah kembali berjalan, namun tertutup.





(mcy/mrp)

Hide Ads