.webp)
Papua memiliki waktu 13 bulan untuk menyiapkan diri sebagai tuan rumah PON. Sejauh ini, baru delapan dari 54 venue yang dibutuhkan siap pakai untuk pesta olahraga nasional pada 20 Oktober hingga 2 November itu.
Dalam prosesnya, Papua keberatan untuk menggelar PON sesuai waktu yang ditentukan dengan permintaan Gubernur Papua, yang juga ketua PB PON, Lukas Enembe, mewacanakan untuk menggelar PON mundur satu tahun dari jadwal semula. Mereka kehabisan dana hingga sulit untuk mengadakan peralatan perlombaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tapi, pemerintah meminta agar Papua melaksanakan PON sesuai jadwal. Pemerintah meminta agar panitia pelaksana Asian Games 2018 (Inasgoc) dan panitia Asian Para Games 2018 (Inapgoc) turun tangan. Selain itu, Papua diminta lebih selektif memilih cabang olahraga.
"Hajat ini momentum untuk bisa menikmati seluruh perhelatan olahraga. Selain itu, PON bermanfaat untuk menapaki jenjang prestasi berikutnya, yakni SEA Games, Asian Games dan olimpiade. Kami, pemerintah pusat, harus support. kami akan menyiapkan diri mendukung PB PON," kata Imam di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019).
"Caranya, rasionalisasi cabang olahraga dan jumlah pertandingan. Dari 47 cabor dan 700-an pertandingan harus dilihat utuh mana yang mungkin dipertandingkan, tapi tidak boleh lepas dari olimpiade karena itu akan dirasionalisasi menjadi 37 cabor," ujar dia.
"Pemangkasan sepuluh cabang olahraga itu mengacu sport olympic. Kami akan lihat nomor-nomor yang bisa dipertandingkan di tiga tempat tadi (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Mimika)," ujar dia.
"Kedua, disiapkan sedini mungkin sehingga jebolan Inasgoc dan Inapgoc bisa mendampingi Pak Gubernur dan PB PON. Saya berharap PON Papua benar-benar bergengsi di mata dunia," kata dia.
(dkp/fem)
