PSSI Dibekukan, Apa Selanjutnya?

Jakarta -

Pemerintah akhirnya menjatuhkan tangan kepada PSSI yang dianggap membandel terlalu lama. Setelah dibekukan, yang kemudian sangat penting adalah apa tindakan selanjutnya.

Ada beberapa hal yang perlu dicermati dari isi Surat Menpora bernomor 01307 Tahun 2015, yang ditandatangani Menpora Imam Nahrawi pada 17 April 2015, terkait pembekuan PSSI, lantaran mengabaikan tiga kali teguran tertulis mereka.

Terlepas dari kontroversi pembekuan itu sendiri, adalah sangat dimaklumi (dan memang wajib dimaklumi) jika ada kalangan mengkhawatirkan konsekuensinya. Pertanyaan nomor satu adalah, bagaimana nasib ribuan pemain yang menjadikan sepakbola sebagai sumber penghidupan.

1. Kompetisi harus berjalan

Jawabannya adalah kompetisi jangan sampai berhenti. Karena kalau berhenti, berarti pemain tidak bekerja, dan tidak bekerja artinya tidak digaji. [Walaupun selama ini, biarpun sudah bekerja, para pemain kita juga kerap ditunggak gajinya selama beberapa bulan oleh klub mereka].

Dalam suratnya Menpora menyatakan, kompetisi (dan tim nasional) untuk sementara di-supervisi oleh dua badan olahraga: KONI dan KOI. Pertanyaannya adalah, bagaimana mekanisme supervisi tersebut?

Yang tak boleh dilupakan adalah, sanksi Kemenpora itu dijatuhkan kepada PSSI. Apakah itu berarti berlaku pula terhadap PT Liga Indonesia, sebagai perusahaan yang menjalankan roda kompetisi?

Semestinya sih tidak. Yang menarik adalah, CEO PT Liga adalah juga (eks) sekjen PSSI, Joko Driyono. Rangkap jabatan ini sendiri sejak lama dipertanyakan, karena sangat berpotensi conflict of interest.

Perlu ditunggu bagaimana reaksi PT Liga soal pembekuan PSSI: apakah mau "melepaskan diri" dari afiliasinya itu, ataukah memutuskan "independen" dan melanjutkan tugasnya untuk menjalankan roda kompetisi.

Di sini perlu ada pembicaraan khusus antara pemerintah (Kemenpora) dengan PT Liga. Repotnya, sebelum ini PT Liga mengabaikan hasil verifikasi pemerintah (melalui BOPI) yang mencoret kelayakan Arema Cronus dan Persebaya untuk mengikuti ISL 2015.

Jika pembicaraan itu mandek, kunci pentingnya ada di klub-klub. Jika meneruskan kompetisi adalah juga berarti melanjutkan kelangsungan hidup mereka, karena mereka juga terikat perjanjian dengan para sponsor -- dan suporter mereka butuh hiburan, pilihannya mungkin ya hanya itu.

Sekali lagi, pemain butuh main untuk memperoleh gaji. Masih ada cara untuk melanjutkan roda kompetisi, selama semua hal didiskusikan dengan kepala dingin dan mengenyahkan dulu ego-ego.

2. Tim transisi untuk membentuk pengurus baru

Australia adalah contoh negara yang berhasil dalam mereformasi federasi sepakbolanya melalui "intervensi" pemerintahnya. Kementerian olahraga mereka, bekerja sama dengan parlemen, di tahun 2003 membentuk sebuah komite independen yang bertugas mengumpulkan rekomendasi untuk kemajuan sepakbola. Langkah itu dilakukan menyusul kegagalan Australia lolos ke putaran final Piala Dunia 2002.

Diketahui kemudian, banyak konflik kepentingan di tubuh federasi sepakbola Australia, yang menyebabkan mereka terancam bangkrut dengan jumlah utang mencapai 2,6 juta dolar. Pemerintah Australia juga mengancam akan menarik dana negara untuk sepakbola apabila tidak ada perubahan dalam pengelolaan yang dilakukan oleh federasi.

Hasil investigasi itu ditindaklanjuti dengan pembentukan otoritas sepakbola yang baru, tiga bulan kemudian. Soccer Australia (SA) dilikuidasi dan dibentuk Australia Soccer Association (ASA), dengan menyingkirkan pihak-pihak yang diduga punya banyak kepentingan di SA. Pemerintah pun mengucurkan dana sekitar 15 juta dolar kepada ASA.

Pada 1 Januari 2005, ASA mengubah namanya kembali menjadi Football Federation Australia (FFA), yang dipakai sejak 1961 sampai 1995. Kita lihat sekarang, sepakbola Australia terus membangun lewat A-Legue, dan timnas mereka tak pernah absen di tiga Piala Dunia terakhir (2006-2014).

Jika mau mencontoh kasus Australia, itulah yang pekerjaan rumah dari tim transisi yang disebut Menpora dalam surat pembekuan PSSI tersebut. Tantangan terbesarnya adalah, siapa orang yang pantas duduk dalam tim transisi tersebut, dan siapa-siapa pula yang nanti ditugasi untuk mengelola federasi sepakbola kita.

Jangan lupa, lantai yang kotor tidak akan pernah bersih jika sapu yang dipakai juga kotor.





3. Nasib timnas

Apakah pembekuan PSSI oleh negara akan membuat Indonesia dihukum skorsing oleh FIFA? Ada dua pilihan, walaupun yang pertama mungkin tidak bisa terlalu diharapkan. Opsi pertama adalah pemerintah berembuk dengan FIFA untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya -- dan meminta pengertian mereka. Ini tantangan buat alat negara soal kemampuan bernegosiasi dengan pihak asing.

Opsi kedua, sanksi itu memang akan turun. Konsekuensi umum dari skorsing FIFA adalah federasi kita akan diisolir dari anggota FIFA yang lain. Buahnya, Indonesia tak bisa mengikuti pertandingan internasional yang merupakan kalender FIFA. Mendatangkan klub-klub luar negeri untuk melakoni tur musim panas pun mustahil. Sebab, eksebisi klub-klub asing pun harus melibatkan federasi.

Jika itu yang terjadi, suka tidak suka, mau tidak mau, itu adalah pil pahit yang harus ditelan. Mengutip mantan kapten timnas, Ferry Raymond Hattu, dan eks perenang nasional Richard Sambera, obat rasanya pahit, tapi jika itu bisa menyembuhkan penyakit, kenapa tidak? Jika setiap upaya memerlukan pengorbanan, barangkali inilah bentuk pengorbanan itu. Mundur selangkah untuk maju dua langkah, kata orang bijak.

Tapi kita punya satu event yang MUNGKIN masih bisa diselamatkan, yaitu SEA Games, karena event multicabang tersebut tidak termasuk dalam kalender FIFA. Tinggal bagaimana KONI dan KOI (atau Satlak Prima), yang ditugasi sebagai supervisi timnas, mampu melanjutkan persiapan-persiapannya menuju Singapura nanti.

Seumpama sanksi FIFA benar-benar jatuh -- semoga juga tidak --, berharap saja sanksi itu tidak berlangsung lama. Sebab, durasi hukuman pun bermacam-macam, seperti yang pernah dialami sejumlah negara: ada yang sampai dua tahun, tiga bulan, bahkan empat hari.

Juga, kalau sanksi FIFA itu benar-benar turun, penulis menyarankan supaya kita menunjuk ke dada sendiri dan ucapkan, "Kami orang Indonesia. Kami berhak menentukan nasib kami sendiri."

Dari uraian di atas, kesimpulannya adalah, bagaimana sebaik-baik rencana dan upaya yang wajib dilakukan setiap stakeholder (terlebih pemerintah), supaya tata kelola sepakbola kita menjadi lebih baik dan benar. Jika itu dilakukan dengan demikian, masyarakat pun sepantasnya memahami bahwa membangun sepakbola itu tidaklah mudah. Seperti ribuan kali dikatakan, mencetak prestasi tidak dibangun dalam satu hari

Yang celaka dan berbahaya adalah, jika tindak lanjut dari pembekuan PSSI ini dilakukan dengan keliru, bahkan sampai mengulang kesalahan yang sama, maka segala kebisingan ini tidak ada artinya kecuali sekadar memecahkan gendang telinga saja, dan membuat semuanya terlanjur tidak nyaman. Serius, ini sungguh berbahaya.

Ini tentang bagaimana kita mau benar-benar berubah. Niat saja tidaklah cukup. Usaha ala kadarnya pun tidak cukup.


====

* Penulis adalah redaktur pelaksana detiksport. Akun twitter @sururi10.

(a2s/rin)