Polisi: Hak Masyarakat Jadi Prioritas

Jakarta - Keluhan PSSI mengenai sulitnya mendapat perizinan pertandingan akhirnya dijawab oleh pihak kepolisian. Yang berwajib mengatakan keamanan masyarakat menjadi prioritas utama di balik keengganan mereka memberikan izin.

Dalam rentang sebulan ini sedang terjadi silang pendapat antara PSSI dan polisi khususnya dengan sejumlah Polda mengenai pemberian izin pertandingan. PSSI menjadi pihak yang kalah karena selama masa kampanye, beberapa Polda tidak memberikan izin untuk menggelar laga. Alhasil jadwal liga yang sudah disusun menjadi molor dan banyak klub yang dirugikan.

"Di sini sebenarnya bukan masalah izinnya, namun hak keamanan masyarakat yang paling utama. Kalau memang berpotensi mengganggu keamanan, izin tentu tidak akan diterbitkan," tegas Wakil Kepala Bagian Intelejen Keamanan Mabes Polri Brigjen Pratiknyo di acara diskusi di kantor Menegpora, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2009).

Ditambahkan Pratiknyo, sebenarnya pihak Mabes Polri tidak melarang adanya pertandingan selama masa kampanye. Namun untuk izin di daerah masing, diserahkan kepada Polda. Untuk tingkat kecamatan diawasi Polres, tingkat daerah Polda dan tingkat provinsi yaitu Polri.

Terbukti, di daerah Papua, khususnya Jayapura dan Wamena, tak terkendala masalah perizinan dan masih dapat menggelar pertandingan.

"Masih sulit untuk menerapkan sistem perizinan satu pintu. Sebab, yang mengetahui status keamanan di masing-masing daerah adalah kepolisian setempat. Kami tidak mungkin menerbitkan izin secara nasional," lanjutnya mengacu pada munculnya ide tentang MOU antara PSSI dan Polri tentang perizinan nasional yang memungkinkan klub tak usah repot-repot meminta izin ke pihak berwajib manakala mereka ingin bertanding

Pratiknyo menambahkan, parameter untuk menentukan aman atau tidaknya wilayah yang ingin digunakan sebagai tempat pertandingan juga berbeda-beda menurut pandangan dari pihak Kepolisian setempat.

"Itu tergantung prediksi intelijen kepolisian masing-masing wilayah. Kalau memang memungkinkan pasti akan diizinkan," demikian dia.

(mrp/arp)