Presiden dan Kepala Daerah Diminta Selamatkan PSSI

Presiden dan Kepala Daerah Diminta Selamatkan PSSI

- Sepakbola
Jumat, 04 Feb 2011 14:00 WIB
Palembang - PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid dinilai sudah tidak sehat lagi untuk perkembangan sepakbola di tanah air. Tak cuma presiden, para kepala daerah di Indonesia diminta ikut menyelamatkan PSSI.

Demikian salah satu pesan yang mengemuka dalam diskusi sepakbola di sekretariat Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Selatan, Jumat (4/2/2011), yang antara lain juga diikuti Aliansi Pendukung Reformasi PSSI (APRP).

"Kami menilai, PSSI memang harus dibersihkan dan diselamatkan dari orang-orang yang tidak bersih, karena selama ini banyak anggaran negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak jelas pertanggungjawabannya," demikian Koordinator Fitra Sumsel, Nuniek Handayani.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"PSSI selama ini menggunakan anggaranb-anggaran negara yang tidak transparan ke publik. Maka dari itu, untuk membersihkan PSSI, pengurus dari pusat sampai daerah harus direformasi."

Hal senada dilontarkan koordinator APRP, Aziz Kamis. Menurutnya, PSSI yang menjadi wadah sepakbola Indonesia sudah dalam keadaan yang harus diselamatkan dari orang-orang yang bermasalah.

"Kami meminta seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk melakukan desakan kepada Presiden SBY agar menyelamatkan PSSI. Alasannya, sepakbola adalah olahraga yang sangat populer di Indonesia, sudah jadi semacam ikon bangsa. Kalau terus dipimpin oleh orang yang tidak bersih, ini sama saja menutup upaya untuk menciptakan citra negara yang bersih dan bebas korupsi," tutur Aziz.

"Persoalannya bukan cuma di Nurdin Halid, tapi ini sudah mengakar ke daerah-daerah. Itu sebabnya kami meminta bukan cuma SBY yang melakukan intervensi, tapi juga kepala-kepala daerah," timpal Nuniek dari Fitra.

Sebelumnya, Ketua Pengprov PSSI Sumatera Selatan Baryadi mengatakan bahwa pihaknya sudah secara resmi mengajukan nama Nurdin Halid dengan calon yang mereka dukung di bursa ketua umum PSSI periode 2011-2015 di Pulau Bintan, 19 Maret mendatang.

Terkait hal tersebut, APRP sangat menyayangkan PSSI Sumsel mempercayakan amanah memimpin PSSI kepada seseorang yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi.

Sementara itu Walikota Palembang Deddy Santana Putra kemarin menyatakan dukungannya untuk mereformasi pengurus dan sistem PSSI.

"Saya dukung reformasi PSSI. Sudah terlalu lama. Harus ada penyegaran, dan jangan pengurus PSSI dipengaruhi partai politik tertentu. Olahraga harus profesional dan sportif," ujar Eddy.

(a2s/arp)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads