'Komite Normalisasi Harus Diawasi'

Jakarta - Meski ditunjuk langsung oleh FIFA, Komite Normalisasi bukannya tanpa cacat. Maka itu kinerja komite ini pun harus selalu diawasi agar selalu berada di jalur yang benar.

Kemarin secara resmi FIFA telah menunjuk Komite Normalisasi untuk menjalankan tugas keseharian PSSI hingga terbentuknya kepengurusan yang baru. Agum Gumelar ditunjuk sebagai ketua yang diisi oleh tujuh orang anggota.

Meski mendapat apresiasi cukup baik dari masyarakat, bukan berarti KN tak lepas dari sorotan. Beberap anggota yang ada di dalamnya dinilai memiliki track record yang kurang baik.

Save Our Soccer (SOS) menyebut beberapa orang yang masuk dalam Komite Normalisasi punya catatan negatif. Ada pernah tersangkut kasus korupsi APBD, merupakan kroni rezim Nurdin Halid, merangkap pejabat pemerintah Daerah, konflik kepentingan sebagai pemilik suara, bukan pengurus klub, gagal memimpin di klub karena terekam pernah berkonflik di klub dan pengurus klub di liga yang belum diakui FIFA.

"Maka kami nilai PSSI ini keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Jika tidak diawasi dengan baik makan akan berpotensi mengancam transisi revolusi PSSI itu sendiri," analisa penggiat Save Our Soccer Apung Widadi kepada wartawan di depan kantor PSSI, Rabu (6/4/2011) siang WIB.

"Dengan waktu yang pendek hingga sebelum tanggal 21 Mei, maka mereka harus bisa bekerja keras dan secara transparan supaya hasilnya benar-benar dapa membawa perubahan bagi persepakbolaan nasional," sambungnya.

Untuk itu SOS berencana mengirimkan rekomendasi dan catatan para anggota Komite Normalisasi kepada FIFA melalui email dalam waktu dekat ini.

Selain soal Komite Normalisasi, SOS juga meminta Menpora untuk menyelidiki pertanggungan jawab keuangan PSSI di era Nurdin Halid, serta mengusut tuntas kasus korupsi yang yang terjadi dalam penyaluran dana APBN/D.

"Periksa dan selidiki dugaan korupsinya setelah itu serahkan ke KPK. KPK harus juga menindaklanjutinya dan beberapa kasus korupsi APBN dan APBD untuk sepakbola daerah," tegas Apung.

Terakhir SOS pun meminta Menpora bersama Mendagri merumuskan secara nyata soal intruksi penghentian APBD untuk klub di tahun 2012.

"Janji ini harus terealisasi sebelum kompetisi 2012. Agenda ini juga harus masuk dalam Kongres 2011. Jika Dibutuhkan suporter juga siap memberikan masukan rancangan surat edaran pemerintah untuk penghentian dana rakyat bagi sepakbola," tuntas Apung.


(mrp/din)