.webp)
Kongres PSSI untuk memilih ketua umum, wakil ketua umum, dan komite eksekutif periode 2011-2015 digelar di Solo pada 30 Juni. Ini merupakan kesempatan terakhir yang diberikan FIFA kepada Indonesia setelah dalam dua kongres sebelumnya yakni di Pekanbaru dan Jakarta, gagal membuahkan hasil.
Tanggal 30 Juni itu bertepatan dengan deadline yang diberikan oleh FIFA. Bila sampai gagal membuahkan hasil lagi, Indonesia bakal terkena sanksi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Budiarto menilai kemungkinan adanya kebuntuan seperti kongres di Jakarta 20 Mei silam masih ada. Sebagai gambaran, kongres yang berlangsung di Hotel Sultan itu diwarnai hujan interupsi yang berlangsung selama enam jam sebelum akhirnya ketua Komite Normalisasi Agum Gumelar menyetop kongres.
"Dua kelompok saling ngotot. Kans untuk kembali deadlock masih 50:50," ujar Budiarto.
Pria yang merupakan wartawan senior salah satu surat kabar nasional itu berpendapat bahwa pemerintah harus berperan secara aktif untuk melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam Kongres PSSI, yang di masyarakat dikenal dengan kubu status quo dan Kelompok 78.
"Kedua kelompok itu sudah keras pendirian. Udah mampet untuk kompromi dan kita sangat menyayangkan itu. Pemerintah harus turun tangan lagi. Jadi penengah, mediasi untuk kedua belah pihak," tandas Budiarto.
"Lebih baik pemerintah bertindak secepatnya, lebih baik preventif. Saya optimistis bila pemerintah serius cepat selesai. Selain itu bila pemerintah turun tangan, maka masyarakat akan tergerak lagi."
"Perlu digarisbawahi bawha masyarakat kurang peduli dengan apa yang terjadi di PSSI. Momentum sudah lewat. Masyarakat sudah pesimistis dengan kongres, sebab yang disajikan di kongres kemarin sudah cukup memuakkan."
Budiarto menilai bahwa intervensi pemerintah sejauh ini terhadap persepakbolaan Indonesia berjalan dengan bagus. Ia mencontohkan dengan keprihatinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat Indonesia gagal di SEA Games 2009, kemudian Kongres Sepakbola Nasional 2010, dan juga saat membekukan kepengurusan Nurdin Halid di Maret 2011.
"Langkah-langkah pemerintah terukur, bagus. Kalau pemerintah turun tangan sebelum kongres berlangsung, itu cukup baik. Peran pemerintah menjadi lebih ringan pas kongres. Jangan dekat-dekat hari H baru ikut campur, karena langkah yang ditempuh bisa tidak matang."
Seandainya hingga kongres berjalan kubu-kubu yang berkepentingan masih sama-sama ngotot dan masih belum bisa berkompromi, Budiarto menilai pemerintah juga bisa campur tangan dalam kongres. Bukankah ini berarti intervensi dan bisa berujung sanksi dari FIFA?
"Pemerintah bisa lobi FIFA agar tak dianggap intervensi. Pemerintah terus melobi dengan FIFA sejauh ini. Itu menentukan. Pemerintah juga tidak melakukan sebuah langkah dengan mentah-mentah," kata dia.
"Saya juga ragu FIFA akan ambil langkah tegas. Sebab FIFA udah turun kredibilitas. Contohnya federasi sepakbola Yunani yang membekukan diri. Itu pertanda fungsi FIFA sudah dijadikan bahan olok-olok," tutup Budiarto di ujung sambungan telepon.
(nar/nar)
