PSSI Jalin Kerja Sama dengan BPKP

Jakarta - Dengan tujuan ingin memperkuat akuntabilitas keuangan organisasi, PSSI menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kerja sama tersebut diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua belah pihak hari ini, Kamis (12/1/2012) di Aul Gandhi Gedung BPKP, Jakarta.

Penandatanganan itu dilakukan oleh Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin dan Kepala BPKP Masdianto, disaksikan oleh antara lain Staf Ahli Menteri Bidang Sumber Daya Olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Tunas Dwidharto, dan sejumla anggota Komite Eksekutif PSSI.

"PSSI membutuhkan dukungan untuk program-program kerjanya, terutama pengelolaan keuangan. Kepercayaan inilah modal kami, bantuan-bantuan dapat didapat dengan mudah. Kami sudah komit diawal kepengurusan terkait mekanisme uang dan kas, serta mewujudkan perbaikan keuangan," tutur Djohar.

BPKP dipilih PSSI untuk membantu dalam membangun pedoman audit untuk Komite Audit PSSI dan kegiatan lain terkait penguatan tata kelola keuangan PSSI, serta meningkatkan transparasi dan tata kelola yang baik.

Ketua BPKP Masdianto juga menyambut baik atas kerja sama tersebut. Ia memberi harapan supaya keuangan di PSSI menjadi lebih baik dan terhindar dari penyelewengan.

"BPKP, bagaimana mewujudkan amanah yang baik, mitra kerja yang baik dengan PSSI. Diharapkan pengelolaan keuangan, arus kas masuk, ini semua bisa tercatat dan terlaporkan secara transparan. Semua sumber keuangan PSSI akan tercatat, biaya sehari-hari, operasional," terangnya.

"Ini sesuatu yang baru di BPKP: membantu mendampingi, untuk memberikan kejaminan kualitas dan eksistensi. Sudah bisa transparan, sehingga bisa dipercaya oleh masyarakat luas. Harapan kita semua, pilar-pilar untuk mewujudkan perbaikan di PSSI, tidak hanya secarik kertas, tapi juga punya payung hukum, keuangan pengurusan setelah dan sebelum pengurusan," tambahnya.

Djohar juga menegaskan, dirinya enggan terus-terus meladeni keinginan Kongres Luar Biasa yang diwacanakan sejumlah kelompok. Menurutnya, rakyat luas lebih ingin mengetahui transparansi keuangan di PSSI.

"Bagaimanapun, rakyat punya hak untuk tahu, bagaimana keuangan kita. Gonjang ganjing KLB, kita tidak hiraukan," tukasnya.


(a2s/din)